RadarSitubondo.id – Puluhan karyawan Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk Sidomuncul Tiga, Desa/Kecamatan Bungatan, Situbondo, Senin (28/7).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak. Apalagi tanpa adanya kompensasi dari pihak pemerintah daerah.
Fadoilul Rahman, selaku Koordinator Umum dan Keuangan aksi, menyatakan bahwa demo untuk menuntut keadilan atas rencana PHK terhadap para karyawan yang akan diberlakukan mulai 31 Juli 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan apa pun bagi karyawan yang terdampak.
"Aksi ini kami lakukan demi keadilan kepada pemangku kebijakan, khususnya Bupati Situbondo, Mas Rio, yang membawa jargon Naik Kelas Naik kelas seperti apa, kalau nyatanya kami justru di-PHK per tanggal 31 Juli 2025,” ujar Fadoilul kepada Radar Situbondo .
Fadoilul menambahkan, Pemkab Situbondo akan memberhentikan sebanyak 72 karyawan yang sudah lama bekerja di objek wisata tersebut.
Ironisnya, kata dia, tidak ada jaminan apapun terkait masa depan mereka pasca diberhentikan.
'Ini bukan solusi, tapi justru mempermainkan rakyat kecil. Kami ini hanya pekerja biasa. Kalau memang harus di-PHK karena aturan, kami tidak keberatan, asalkan ada jaminan yang jelas,' tegasnya.
Menurut Fadoilul, jika pemutusan kerja ini tetap dilakukan, maka pemerintah harus memastikan adanya jaminan kepastian bagi para karyawan dan keluarganya yang terdampak.
'Kalau memang ada jaminan, itu harus jelas, bukan hanya janji manis. Pemerintah harus tegas memastikan bahwa karyawan yang dirumahkan akan diakomodir kembali secara resmi,' katanya.
Lebih lanjut, dia menekankan seluruh karyawan baik yang baru maupun yang telah puluhan tahun mengabdi akan diberhentikan tanpa kecuali.
Hal ini diputuskan secara sepihak dan dinilai tidak mempertimbangkan masa depan para pekerja dan keluarganya.
'Total ada 72 orang yang akan diberhentikan. Ini sudah jelas disampaikan oleh Kadis Parpora saat rapat koordinasi pengelolaan Pasir Putih jam 9 pagi tadi,' ucapnya.
Dia juga menyayangkan sikap Pemkab Situbondo yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap para pekerja yang terdampak PHK ini.
'Surat pemberhentian itu sudah ditandatangani oleh Sekda. Masa pemerintah semudah itu memberhentikan orang? Kalau memang ada masalah aturan, harusnya dicari solusi, bukan langsung ambil keputusan yang menyengsarakan rakyat kecil,' tambahnya.
Fadoilul juga menegaskan jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, maka konsep “Naik Kelas” yang diusung Pemkab Situbondo justru akan kontraproduktif.
'Bagaimana mau naik kelas, kalau rakyatnya malah makin sengsara? Wisata Pasir Putih sudah lama dibangun, tapi nyatanya elemen di dalamnya justru dibunuh secara perlahan. Ini sangat tidak manusiawi,' tegasnya.
Dia berharap, aksi demonstrasi ini dapat membuka mata para pemangku kebijakan untuk memberikan solusi terbaik, bukan hanya berdalih pada keterbatasan anggaran atau alasan teknis lainnya.
'Kami hanya minta solusi yang adil dan manusiawi. Jangan hanya memikirkan angka fiskal, pikirkan juga nasib keluarga kami ke depan,' tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadisparpora) Situbondo hari ini belum membuahkan hasil.
Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan juga tidak membuahkan hasil. Serta Camat setempat tidak ada juga bisa mendapatkan hasil informasi lebih lanjut.
Saat dihubungi melalui telepon, yang bersangkutan tidak memberikan respons.
Sementara itu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan dalam grup Forum Diskusi Situbondo (FDS), karyawan Pasput yang demo dikompori oleh oknum aktivis. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono