Nilai Pengelolaan Sumber PAD Belum Maksimal

Edy Supriyono • Dipublikasikan Jumat, 3 November 2023 | 14:00 WIB
Iwan Feriyanto/Radar Situbondo  MONITORING: Jajaran tim Pansus Optimalisasi PAD mengecek angkutan tanah urug di Desa/Kecamtan Kendit, Rabu (1/11).
Iwan Feriyanto/Radar Situbondo MONITORING: Jajaran tim Pansus Optimalisasi PAD mengecek angkutan tanah urug di Desa/Kecamtan Kendit, Rabu (1/11).

RadarSitubondo.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dinilai masih lemah dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab, terdapat beberapa usaha di Situbondo yang potensial namun pajak yang diterima daerah masih kecil.

Ketua Tim Pansus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, dirinya sudah mendatangi beberapa tempat usaha yang ada di Situbondo.

Ini dilakukan dalam rangka untuk mencocokan data PAD yang dimiliki Pemkab dengan fakta yang ada di lapangan.

“Jadi, tadi kami sudah mendatangi tempat tambang dan tempat tambak. Setelah kita cek, usaha tersebut teryata memiliki potensial besar untuk mendongkrak PAD Situbondo,” ujarnya kepada wartawan koran ini.

Hadi menjelaskan, jumlah pengusaha tambak yang ada di Kabupaten Situbondo mencapai 70 pengusaha.

Usaha yang dibangun itu berada di wilayah timur hingga wilayah barat Kabupaten Situbondo. 

Rata-rata menggunakan sumber air bawah tanah untuk kepentingan tambak tersebut.

“Dari pajak air bawah tanah kita ini masih kecil. Bahkan sekitar 79 persen pengusaha itu membayar pajak ke daerah tidak sampai 50 persen. Sehingga pendapatan sektor pajak tersebut kita masih kecil,” jelasnya.

Kemudian, Masih kata Hadi, sektor usaha tambang juga memiliki potensi pajak yangbesar untuk daerah.

Paling tidak, dalam satu muatan hasil produksi tambang itu ada pajak untuk daerah sekitar Rp9 ribu lebih dalam satu angkutan armada truk.

“Objek pajak mineral bukan logam atau  tambang pasir diSitubondo itu terdiri dari  tanah uruk, batuan dan sertu. Beberapa jenis tambang itu pajaknya berbeda-beda. Misalnya, dalam tambang  tanah urug itu per satu meter kubik ada pajak yang harus dibayarkan kepada daerah sebesar Rp9.100,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa satu truk itu mampu mengangkut tanah uruk sebanyak enam ribu meter kubik.

Itu artinya, jika dikalikan dengan biaya pajak sebesar Rp9 ribu, maka daerah mendapat setoran pajak sebesar Rp55 ribu.

“Nah ini potensi yang sangat besar. Karena beberapa tambang di Situbondo saat ini progres usahanyasangat besar. Apalagi dengan proses pembuatan jalan ton Probowangi sudah dekat, sehingga mereka (tambang) dari hasil tambangnya banyak dikirim untuk jalan tol,” jelasnya.

Hadi menambahkan, Pemkab Situbondo nanti intens melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tambang yang ada di Situbondo. Sehingga pungutan pajak yang diperoleh bisa naik.

“Jadi kalo diawasi benar, ini akan mempengaruhi kenaikan PAD kita,” pungkasnya. (wan/pri)

Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo
situbondo pansus dprd pad