RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengakui keterbatasan anggaran daerah dalam menangani dampak banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, Pemkab berkoordinasi serta mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
Kepala Palaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Timbul Surjanto, menyampaikan bahwa kerusakan akibat banjir cukup signifikan. Mulai dari rumah warga, infrastruktur jalan, jembatan, tanggul sungai, hingga lahan pertanian dan permukiman warga.
“Dampaknya sangat luas, sehingga membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT), jelas tidak mencukupi,” katanya, Kamis (29/1).
Menurut Timbul, usulan bantuan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur vital, normalisasi sungai, serta bantuan stimulan bagi warga terdampak.
Selain itu, Pemkab juga telah menetapkan status tanggap darurat di beberapa wilayah guna mempercepat proses administrasi dan penyaluran bantuan. “Intinya kami ingin bantuan bisa segera turun dan terealisasi. Soal waktunya, apakah bulan ini atau bulan depan, belum bisa dipastikan. Yang jelas kami menginginkan secepatnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, banjir akibat luapan sungai merusak sejumlah infrastruktur di beberapa titik. Di antaranya jalan di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, serta jembatan penghubung Desa Patemon dan Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, yang terputus. Selain itu, sejumlah tembok penahan tanah, bronjong, akses jalan desa, dan infrastruktur lainnya juga rusak dan tertimbun longsor.
“Saat ini kami masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat,” imbuhnya.
Timbul menambahkan, kerusakan akibat banjir bandang yang cukup parah terjadi di dua kecamatan dengan estimasi sementara mencapai Rp 15 miliar. Nilai tersebut belum termasuk dampak di sektor pertanian dan masih belum final, karena data masih terus diperbarui sebelum diajukan ke BPBD Provinsi maupun BPBD Pusat.
“Kalau dilihat, wilayah terdampak memang ada lima kecamatan. Namun tidak semuanya mendapatkan bantuan, hanya yang benar-benar mengalami kerusakan parah akibat banjir,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD, rumah warga yang terdampak banjir bandang pada Rabu (21/1) malam tercatat mencapai 7.435 unit dan tersebar di enam kecamatan. Selain itu, BPBD juga terus melakukan normalisasi di sejumlah titik aliran sungai. “Kami terus memperbarui data dampak bencana banjir,” katanya.
Terkait penanganan di lapangan, Timbul menegaskan bahwa posko kesehatan dan dapur umum di lokasi terdampak masih terus beroperasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Dapur umum sampai saat ini masih melayani masyarakat terdampak. Setiap tiga hari kami lakukan evaluasi untuk menentukan apakah perlu diperpanjang sesuai kebutuhan,” ujarnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono