RADAR SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo bergerak cepat menangani dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir. Perbaikan jembatan putus dan bendungan rusak kini dikebut karena dinilai sangat vital bagi kelangsungan aktivitas ekonomi dan pertanian masyarakat.
Fokus utama diarahkan pada percepatan perbaikan jembatan yang berfungsi sebagai akses penghubung antarwilayah. Pasalnya, terputusnya jalur transportasi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda perekonomian, terutama bagi desa yang bergantung pada akses ke kawasan perkotaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Situbondo Abdul Kadir menegaskan, pihaknya menargetkan seluruh perbaikan bisa rampung dalam waktu secepat mungkin. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Target kami secepat mungkin harus selesai. Karena kasihan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kadir, selain jembatan, perbaikan bendungan juga menjadi prioritas penting. Infrastruktur tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga pasokan air irigasi, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan segera tiba.
Jika tidak segera diperbaiki, ribuan hektare lahan pertanian di Situbondo berpotensi mengalami kekeringan akibat terganggunya distribusi air. Kondisi ini tentu dapat berdampak langsung terhadap hasil panen dan kesejahteraan petani.
“Bendungan juga penting untuk segera diselesaikan sebelum musim kemarau karena berkaitan dengan pengairan lahan pertanian masyarakat,” imbuhnya.
Data yang dihimpun menyebutkan, sejumlah bendungan mengalami kerusakan cukup serius akibat banjir. Di antaranya Dam Dawuhan dengan cakupan irigasi sekitar 800 hektare, Dam Sumber Pinang sekitar 20 hektare, serta Dam Jatibanteng yang melayani sekitar 250 hektare lahan pertanian.
Dengan total luasan lahan yang cukup besar, percepatan perbaikan bendungan menjadi langkah strategis untuk mencegah kerugian petani. Pemkab menilai, jika perbaikan terlambat, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, untuk sektor infrastruktur jalan, perbaikan jembatan di Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, sebelumnya telah rampung dikerjakan. Keberhasilan tersebut menjadi langkah awal sebelum fokus perbaikan dialihkan ke wilayah lain yang terdampak lebih parah.
Pemkab Situbondo kini mengarahkan perhatian ke wilayah barat, khususnya Kecamatan Besuki yang tercatat sebagai daerah dengan dampak banjir paling signifikan. Selain itu, kerusakan berat juga terjadi di Kecamatan Jatibanteng, di mana sebuah jembatan dilaporkan putus total akibat terjangan banjir.
Kondisi tersebut membuat akses warga terhambat dan berpotensi mengganggu distribusi barang serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Situbondo mengajukan tambahan anggaran lebih dari Rp 4 miliar yang difokuskan pada perbaikan fasilitas umum terdampak banjir.
“Ada tambahan sekitar Rp 4 miliar lebih untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir,” jelas Kadir.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk penanganan dampak banjir secara keseluruhan. Dana tersebut digunakan tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak.
Namun, dari total anggaran tersebut, alokasi khusus untuk perbaikan fasilitas umum pada penanganan banjir tahap pertama hanya sekitar Rp 2 miliar. Jumlah itu dinilai belum mencukupi untuk menutup seluruh kerusakan yang terjadi, terutama setelah banjir susulan memperparah kondisi di sejumlah titik.
“Karena anggaran sebelumnya cukup kecil, maka sekarang perlu ditambah agar perbaikan bisa maksimal,” pungkasnya.
Dengan percepatan perbaikan infrastruktur ini, Pemkab Situbondo berharap aktivitas masyarakat dapat kembali normal, serta sektor pertanian tetap produktif meski menghadapi ancaman musim kemarau dalam waktu dekat. (rif/sgt)
Editor : Ahmad Rifa'ie