RADARSITUBONDO.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo menegaskan bahwa penerapan sistem sekolah daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) di wilayah Situbondo masih menunggu keputusan dari pimpinan daerah.
Pasalnya, sistem sekolah daring bisa saja diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kondisi dalam beberapa hari ke depan.
Baca Juga: Awas Bahaya! Polisi Situbondo Tertibkan Pemain Layangan, Warga Terluka dan Tanaman Rusak
Untuk sementara, dalam sepekan ke depan, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung seperti biasa, yakni secara tatap muka. Hal ini karena hingga saat ini belum ada keputusan resmi, baik dari pimpinan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Oleh karena itu, aktivitas sekolah tetap berjalan normal sambil menunggu tindak lanjut dari pimpinan daerah.
“Masih menunggu instruksi dari pimpinan untuk memastikan apakah WFH juga berlaku bagi siswa,” kata Kepala Dispendikbud Situbondo, Sopan Efendi, Minggu (29/3).
Sopan, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Pemprov Jawa Timur, kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan sektor pendidikan direncanakan mulai Rabu mendatang.
Namun, penerapannya di setiap daerah tetap bergantung pada keputusan pimpinan daerah masing-masing.
“Iya, betul. Kalau di Provinsi Jawa Timur direncanakan WFH mulai Rabu, tapi tetap kembali menunggu keputusan pimpinan di daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jika situasi memburuk, maka seluruh daerah, termasuk Situbondo, akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau nanti memang diberlakukan, tentu kita juga akan menyesuaikan,” imbuhnya.
Menurutnya, hingga saat ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum menerapkan kebijakan WFH karena kondisi di Situbondo masih dinilai aman dan belum terdampak signifikan.
“Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan masih menunggu instruksi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan bahwa kondisi di daerahnya belum terdampak signifikan oleh situasi global yang berkembang saat ini.
Baca Juga: DPRD Situbondo Dorong Peningkatan PAD Lokal, Tak Mau Bergantung Transfer Pusat
Menurutnya, kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah pusat merupakan langkah mitigasi secara nasional.
“Pemerintah pusat menetapkan kebijakan WFH sebagai langkah mitigasi. Di Situbondo belum diterapkan karena memang belum ada dampak. Namun, ke depan bisa saja diberlakukan,” ujarnya.
Bupati Rio berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi negara lain, termasuk Indonesia, sehingga daerah tidak perlu menerapkan kebijakan WFH.
“Kita berharap konflik segera berakhir, karena sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan selesai,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan tersebut sangat bergantung pada perkembangan situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah. Jika kondisi tersebut terus berlanjut dan berdampak luas, maka bukan tidak mungkin kebijakan serupa akan diterapkan di daerah.
“Kalau situasi global terus berkembang dan berdampak ke berbagai negara, tentu daerah juga akan terdampak. Jika itu terjadi, kebijakan WFH bisa diberlakukan,” tambahnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono