RADARSITUBONDO.ID – Anggota DPRD Situbondo Komisi IV meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo segera mencari solusi terhadap ribuan anak putus sekolah. Pasalnya, jumlah tersebut berpotensi berdampak pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini tengah meningkat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Situbondo, Mohammad Badri mengatakan bahwa IPM dipengaruhi oleh tiga unsur utama. Yaitu, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jika sektor pendidikan terganggu akibat tingginya angka putus sekolah tanpa solusi yang jelas, maka hal itu dapat memengaruhi capaian IPM.
“Pendidikan menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan IPM. Dispendikbud harus segera mengatasi persoalan ini, karena jika tidak, dampaknya akan signifikan,” ujar Badri.
Politisi PKB ini menilai, Dispendikbud perlu lebih selektif dan transparan dalam mengelola program beasiswa agar tepat sasaran, khususnya dalam menekan angka putus sekolah di Situbondo. “PR saat ini adalah melakukan pendataan by name by address agar penanganannya lebih jelas dan terarah,” tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara lebih spesifik agar seluruh anak yang masuk kategori dapat terakomodasi dalam program yang direncanakan. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada siswa berprestasi yang layak mendapatkan beasiswa.
“Walaupun prioritasnya untuk anak kurang mampu, anak-anak berprestasi juga harus diperhatikan dan diberi kesempatan mendapatkan beasiswa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat (Kabid Dikmas) Dispendikbud Situbondo, Imam Sujoko menjelaskan bahwa data ribuan anak putus sekolah tersebut merupakan data global dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). “Awalnya sekitar enam ribu anak, kini turun menjadi sekitar 5.828 anak. Namun, itu masih data global dari Pusdatin,” ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat tiga kategori anak putus sekolah, yaitu siswa yang berhenti di tengah jalan (drop out/DO) karena faktor ekonomi, siswa yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta anak yang memang tidak pernah bersekolah.
“Untuk tahun 2025, anak putus sekolah karena DO atau faktor ekonomi sudah tidak ada. Program beasiswa sudah mulai tersalurkan dan insyaallah kuotanya akan ditambah pada 2026,” jelasnya.
Imam menambahkan, anak yang tidak pernah sekolah dan telah berusia 13 tahun ke atas akan masuk dalam kategori anak putus sekolah. Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan memberikan solusi melalui program kejar paket. “Tantangan berikutnya adalah siswa yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik karena bekerja maupun alasan lain. Data menunjukkan, sekitar 352 lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP dan sekitar 633 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA. Data ini masih terus bergerak,” ungkapnya.
Dia juga menyebutkan adanya kendala dalam pendataan, salah satunya anak yang memilih mondok tetapi tidak mengikuti pendidikan formal di pondok pesantren. “Ada sebagian anak yang mondok tanpa sekolah formal, biasanya di daerah pelosok. Kami berharap masyarakat dapat melaporkan jika menemukan kondisi seperti itu, agar kami bisa turun langsung memberikan solusi,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono