RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram melalui penerbitan surat keputusan (SK) yang menitikberatkan pada ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pembentukan tim koordinasi menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi berjalan sesuai aturan. “Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi elpiji berjalan efektif dan akuntabel,” kata Khofifah dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Dirjen di Istana, Bahas Arahan Strategis
Tim tersebut tidak hanya bertugas mengawal penyaluran, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan elpiji di berbagai sektor.
Pengawasan mencakup sektor usaha seperti hotel, restoran, jasa pengelasan, peternakan, hingga pertanian yang dinilai berpotensi menggunakan elpiji subsidi tidak sesuai peruntukan.
Melalui pengawasan ini, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk beralih ke elpiji non-subsidi dengan ukuran 5,5 kilogram hingga 50 kilogram.
“Sekaligus sosialisasi diarahkan ke produk elpiji non subsidi (5,5-50 kilogram). Langkah ini untuk memastikan subsidi diterima tepat sasaran,” ujar Khofifah.
Baca Juga: Julio Cesar Ogah Bicara Juara, Persib Bandung Pilih Fokus Laga Terdekat
Selain itu, tim koordinasi juga diberi mandat untuk memfasilitasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, termasuk hambatan distribusi dari agen ke konsumen. Upaya ini dilakukan agar penyaluran tetap lancar dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Karena elpiji ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Dalam praktiknya, distribusi elpiji sempat mengalami gangguan di sejumlah daerah. Khofifah mengungkapkan, salah satu wilayah yang terdampak adalah Banyuwangi. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan kendala distribusi serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat.
Sebagai langkah penanganan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina melakukan penambahan pasokan atau extra dropping sebanyak 103.600 tabung elpiji 3 kilogram. Jumlah tersebut setara dengan 163 persen dari penyaluran normal pada Maret 2026.
“Perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal,” jelasnya.
Baca Juga: Sekjen PBB Serukan Kepatuhan Hukum Internasional dalam Gencatan Senjata AS-Iran
Kondisi serupa juga sempat terjadi di Bojonegoro. Pemerintah provinsi pun meminta agar distribusi diprioritaskan ke pangkalan yang mengalami penipisan stok. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah kepanikan di masyarakat.
Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji di pangkalan resmi guna menghindari harga yang tidak wajar serta memastikan distribusi tetap terkendali. Selain itu, masyarakat yang tergolong mampu diminta beralih menggunakan elpiji non-subsidi agar alokasi subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang berhak.
“Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan,” kata Khofifah.
Editor : Bayu Shaputra