RADARSITUBONDO.ID – Semua berangkat dari rasa prihatin terhadap nasib perempuan, terutama mereka ada yang ada di masyarakat pelosok desa. Perempuan seolah tak memiliki nilai tawar, tak ada yang tampil bahkan minim dilibatkan dalam peran-peran publik, sehingga kepentingan mereka cenderung terabaikan. Keadaan itu yang kemudian menyadarkan Zeiniye pentingnya melakukan sebuah gerakan sosial untuk merubah nasib perempuan, dengan memulai dari diri sendiri.
Dia memulai dari langkah-langkah kecil, namun nyata. Awal tahun 2000 an, setelah menikah, Zeiniye ikut suaminya tinggal di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar. Di tempat ini, dia menemukan budaya yang suram untuk masa depan perempuan. Yakni, sejak usia dini anak-anak sudah ditunangkan. Sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yang berimplikasi pada tingginya angka perceraian. "Dalam perceraian, posisi perempuan lebih banyak dirugikan," terangnya, Kamis (14/05) kepada Jawa Pos Radar Situbondo.
Tak hanya itu, dia juga menemukan fakta perempuan tidak diberi peran meski di tempat yang seharusnya mereka berada. “Misalnya, dulu ketika ada orang perempuan meninggal, yang mandikan laki-laki, karena tidak ada perempuan yang bisa, tidak diberi peran, akhirnya saya yang memulai, saya jadi juru mengkafani jenazah,” terangnya.
Zeiniye sampai mendatangkan seorang ustadzah untuk belajar merawat jenazah. Dia kemudian menularkan ilmu yang didapatkan kepada perempuan lainnya hingga terbentuk kader. Saat ini sudah terbiasa perempuan memandikan dan mengkafani jenazah di Desa Sopet. “Ketika jadi pengurus Fatayat, saya menggelar pengajian. Namun, banyak yang menghujat sampai ada usaha mau menggagalkan, karena kala itu tidak ada ketua pengajian perempuan. Masih tabu. Namun, itu saya lakukan,” imbuhnya.
Keadaan-keadaan tersebut semakin menguatkan Zeiniye untuk membuktikan bahwa perempuan mampu membuat perubahan. Dia semakin tertantang untuk membuktikannya dalam ranah yang lebih luas. “Saat di Desa Sopet saya berpikir, kalau saya bertahan di desa, maka saya hanya bisa merubah Desa Sopet, tidak akan merubah desa yang lainnya. Demikian juga saat di Fatayat NU. Makanya, saya harus bergerak ke ranah lebih luas di mana saya bisa membuat kebijakan publik,”
Puncaknya adalah saat dimana Zeiniye dinyatakan lulus ujian CPNS di tahun 2008, namun (Alm.) Kiai Fawaid tak merestuinya. Ibu satu anak ini didaulat untuk maju dalam pemilihan legislatif pada 2009. Sebagai santri, Zeiniye pun mematuhinya. “Saya menganggap ini kesempatan saya untuk membuat gerakan revolusi memperjuangkan pemberdayaan dan penguatan hak-hak perempuan,” ujarnya.
Kesungguhan Zeiniye ini ternyata mampu membuka ‘pintu langit’. Pada Pileg 2009, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar sebagai pemenang pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Situbondo. Zeiniye yang saat itu masih berumur 32 tahun dipercaya untuk menjadi Ketua DPRD Situbondo. Ini adalah kali pertama seorang perempuan menjadi Ketua DPRD dalam sejarah pemerintahan Situbondo.
“Saya memilih menerima apa yang dipercayakan Kiai Fawaid untuk mengambil peran di dunia politik, saya harus membuktikan, saya bisa dan harus menjadi contoh karena saya tidak mungkin mendorong orang lain yang saya belum tahu apakah orang ini mau berkhidmad seperti saya, makanya saya harus memulai dari diri sendiri,” tandasnya.
Diakui, mengemban amanah baru ini bukanlah pekerjaan mudah. Banyak yang mempertanyakan bahkan menyepelekan kemampuannya. Namun, Zeiniye terus membuktikan diri. Apalagi, Kiai Fawaid dan Nyai Djuwairiyah tak hanya mendampingi, tapi juga memberi penguatan. “Kalau kata-kata Bu Nyai (Djuwairiyah) yang sangat saya ingat: kamu harus buktikan, harus mampu, sekaligus menjadi contoh bagi perempuan yang lain. Sejak saat itu, saya berani mengambil keputusan-keputusan besar meskipun banyak yang mentang bahkan mendemo,” imbuhnya.
Langkah Zeiniye tak berhenti di situ. Dia seolah ingin terus ingin membuktikan bahwa perempuan juga mampu mengisi jabatan-jabatan publik yang selama ini tak pernah terjadi. Sejak tahun 2016, untuk pertama kali Zeiniye menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Situbondo, hingga kini sudah tiga periode. “Proses muscab tidak mulus, terutama yang pertama dan kedua, tapi saya bisa melaluinya,” tandasnya.
Perempuan yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini menegaskan, apa yang telah dicapainya selama ini membuktikan bahwa perempuan punya kapasistas yang hebat selama mau tekun, istikamah, dan tidak main-main.
Ketika sudah memiliki jabatan publik, Zeiniye membuktikan komitmennya kepada perempuan. Salah satunya ditunjukkan saat menjadi Ketua DPRD Situbondo dengan mengesahkan perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan. “Lewat perda ini, perempuan di Situbondo kini sudah bisa tetap berjilbab saat bekerja. Demikian juga hak cuti saat hamil dan melahirkan,” imbuhnya.
Sedangkan saat di DPRD provinsi Jatim, bersama anggota DPRD yang lain di Komisi E, Zeiniye menginisiasi perda perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini sudah disahkan. “Kan memang PMI lebih banyak perempuan, dan yang jadi korban penyalur tenaga kerja ilegal, rata-rata perempuan, akhirnya kita komisi E DPRD Provinsi Jatim menginisiasi perda tersebut,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono