RADARSITUBONDO.ID – Pengurangan alokasi Dana Desa (DD) mulai dirasakan hingga ke lini pelayanan kesehatan masyarakat. Sejumlah kader Posyandu di Kabupaten Situbondo mengaku honor yang selama ini diterima dipangkas, diduga sebagai dampak penyesuaian anggaran desa. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran karena kader Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan angka stunting.
Salah seorang kader Posyandu di Kecamatan Arjasa mengungkapkan, sebelumnya ia menerima honor sebesar Rp 100 ribu per bulan. Namun, mulai tahun ini nominal tersebut turun menjadi Rp 75 ribu per bulan. Bahkan, pencairannya tidak lagi dilakukan setiap bulan, melainkan dirapel setiap empat bulan karena nominalnya dinilai terlalu kecil.
"Setahu saya pada tahun 2025 insentif masih Rp 100 ribu per bulan. Sekarang menjadi Rp 75 ribu. Katanya memang tergantung kebijakan masing-masing desa," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Situbondo, Senin (27/7).
Menurutnya, penurunan honor tidak hanya terjadi di desanya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat desa lain yang hanya mampu memberikan honor sebesar Rp 50 ribu per bulan kepada kader Posyandu.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan penurunan nominal tersebut. Yang ia pahami, kebijakan itu berkaitan dengan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah desa.
"Kalau alasan pastinya saya kurang tahu. Yang saya tahu, di desa saya sekarang honornya Rp 75 ribu per bulan," katanya.
Ia memastikan pengurangan anggaran hanya terjadi pada honor kader Posyandu. Sementara anggaran untuk makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, maupun peserta Posyandu lainnya tetap tersedia karena menjadi tanggung jawab puskesmas.
"Kalau untuk makanan tambahan tidak ada pengurangan. Yang berkurang hanya honor kader saja," tegasnya.
Kader tersebut menduga pemangkasan honor berkaitan dengan berkurangnya alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa pada tahun anggaran ini. Akibatnya, sejumlah pos belanja desa harus disesuaikan, termasuk honor kader Posyandu.
"Ya, saya hanya bisa menerima karena itu sudah menjadi ketentuan. Mau bagaimana lagi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan bahwa honor yang diberikan pemerintah desa berbeda dengan insentif yang disalurkan Dinkes.
Menurutnya, Dinkes hanya memiliki kewenangan menyalurkan insentif sebesar Rp 600 ribu per tahun untuk setiap kader Posyandu, yang dicairkan dua kali dalam setahun.
"Kalau dari kami itu namanya insentif. Sedangkan yang diberikan oleh desa adalah honor. Honor bukan menjadi ranah Dinkes, melainkan kewenangan pemerintah desa sesuai dengan kemampuan anggaran desa," jelas Dwi.
Ia menambahkan, perbedaan besaran honor antar desa, termasuk adanya honor Rp 75 ribu maupun Rp 50 ribu per bulan, merupakan kebijakan masing-masing pemerintah desa dan bukan diatur oleh Dinas Kesehatan.
"Kalau ada pengurangan honor yang dilakukan oleh desa atau terdapat perbedaan besarannya, silakan ditanyakan langsung kepada DPMD. Karena yang menjadi ranah kami hanya insentif, bukan honor," tambahnya.
Pengurangan honor kader Posyandu ini menjadi sorotan karena mereka memegang peran strategis dalam pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Selain melakukan penimbangan balita, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pendampingan ibu hamil, kader juga menjadi garda terdepan pemerintah dalam menjalankan program pencegahan stunting. Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat desa diharapkan tetap mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo