RADARSITUBONDO.ID – Bayang-bayang reaktivasi jalur kereta api membuat sebagian warga Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Rumah yang mereka tempati puluhan tahun berdiri di atas bekas jalur rel maupun bangunan stasiun yang kini tidak lagi beroperasi.
Warga mengaku pasrah jika pemerintah benar-benar mengaktifkan kembali jalur tersebut. Namun, mereka berharap rencana itu tidak membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal tanpa solusi.
Salah seorang warga, Pak Mar, 55, mengatakan dirinya tidak mungkin menolak apabila reaktivasi rel menjadi kebijakan pemerintah. Terlebih, lahan yang ditempati warga berstatus hak pakai.
“Ya mau bagaimana lagi, kalau itu menjadi kebijakan pemerintah tentu kami terima. Kami ini hanya menempati tanah hak pakai. Kalau memang dibutuhkan pemerintah, kapan pun pasti akan diambil alih,” katanya, Kamis (20/8).
Menurut Mar, reaktivasi rel berpotensi berdampak langsung terhadap rumah warga yang kini berdiri di bekas jalur kereta. Persoalannya, sebagian besar bangunan telah berubah menjadi rumah permanen.
Dulu, kata dia, bangunan di kawasan tersebut banyak yang masih semi permanen. Namun, setelah puluhan tahun dihuni, warga memperbaiki dan membangun rumah menjadi bangunan permanen.
“Kalau masih semi permanen mungkin kerugiannya tidak terlalu besar. Tetapi kalau sudah berdiri seperti sekarang, solusinya bagaimana. Yang jelas harus ada solusi bagi kami juga,” ujarnya.
Berharap Ada Kompensasi atau Lahan Pengganti
Mar berharap pemerintah tidak sekadar mengambil kembali lahan apabila jalur kereta api benar-benar direaktivasi. Warga yang terdampak juga perlu mendapat perhatian karena telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.
Menurut dia, pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian kompensasi, tempat tinggal, atau lahan pengganti bagi warga yang harus meninggalkan rumahnya.
“Bagi kami itu harapan. Tapi apakah nantinya akan diberikan, saya tidak tahu,” ucapnya.
Kekhawatiran warga semakin besar karena hingga kini belum ada sosialisasi resmi mengenai rencana reaktivasi maupun pembahasan terkait dampaknya terhadap masyarakat.
“Belum ada sosialisasi atau warga dikumpulkan. Mungkin nanti ketika pengerjaan tinggal setahun baru dilakukan sosialisasi,” jelas Mar.
Warga lainnya juga berharap pemerintah tidak mengabaikan masyarakat ketika kepentingan negara mulai masuk ke kawasan permukiman. Menurut dia, warga memahami jika jalur tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Namun, nasib masyarakat yang terdampak harus dipastikan.
“Kalau tidak, kami tidak tahu lagi akan tinggal di mana. Apakah nantinya akan ditelantarkan,” ujarnya.
Dia menyebut kondisi jalur rel saat ini sudah banyak tertutup dan rusak. Sebagian bekas jalur bahkan telah menjadi tempat berdirinya rumah warga.
Karena itu, jika jalur tersebut kembali difungsikan, warga harus bersiap meninggalkan tempat tinggal yang selama ini mereka tempati.
“Kalau harus pindah dari sini, tentu kami berharap ada kompensasi atau lahan pengganti dari pemerintah. Itu yang menjadi harapan kami,” tambahnya. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo