Krisis Air Bersih Mengintai, BPBD Situbondo Akui Anggaran Hanya Rp20 Juta

Ahmad Rifa'ie • Dipublikasikan Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:46 WIB
ANTREAN PANJANG: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan air bersih dari pemerintah di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kamis (30/7) lalu. (Ahmad Rifa
ANTREAN PANJANG: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan air bersih dari pemerintah di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kamis (30/7) lalu. (Ahmad Rifa'ie/JPRS)

RADARSITUBONDO.ID – Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Situbondo dihadapkan pada persoalan lain: anggaran penanganan yang terbatas. BPBD Situbondo hanya memiliki sekitar Rp20 juta dari APBD untuk mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

Anggaran tersebut kini disebut telah habis digunakan. Padahal, kebutuhan masyarakat terus berjalan karena musim kemarau masih berlangsung.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Situbondo, Timbul Surjanto, mengatakan alokasi Rp20 juta sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan distribusi air bersih di berbagai wilayah.

“Anggaran kami dari APBD sedikit, hanya sekitar Rp20 jutaan untuk droping air bersih. Itu sangat minim dan tidak cukup,” kata Timbul.

Meski anggaran daerah telah habis, BPBD masih bisa menjaga distribusi tetap berjalan berkat bantuan sejumlah instansi dan lembaga. Di antaranya berasal dari PDAM dan Palang Merah Indonesia (PMI).

“Beruntung kami mendapatkan banyak bantuan droping air dari berbagai sumber, termasuk PDAM dan PMI. Kalau tidak ada bantuan tersebut, kami juga kesulitan melakukan distribusi air bersih,” ujarnya.

Saat ini, BPBD masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi. Distribusi dilakukan secara rutin berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Tercatat enam kecamatan dengan delapan desa mendapatkan distribusi air bersih secara rutin. Frekuensi pengiriman menyesuaikan kebutuhan, termasuk ada desa yang mendapat pasokan hingga dua kali dalam sepekan.

“Di enam kecamatan, delapan desa per hari ini sudah rutin dikirimi air bersih. Ada yang mendapatkan distribusi dua kali dalam seminggu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan air bersih,” jelas Timbul.

Persoalan bukan hanya soal anggaran. BPBD juga menghadapi keterbatasan armada. Saat ini, hanya satu unit truk tangki yang bisa dioperasikan untuk mendistribusikan air bersih.

Ironisnya, kendaraan tersebut juga dalam kondisi rusak dan tidak lagi layak digunakan secara optimal.

“Iya, meskipun demikian harus dipaksa bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, meski truk tangki itu kondisinya rusak,” ungkapnya.

Wilayah yang mengalami dampak kekeringan tersebar dari barat hingga timur Situbondo. Mulai Besuki, Arjasa di wilayah tengah, hingga Banyuputih di ujung timur.

Sebaran wilayah tersebut membuat kebutuhan distribusi air semakin besar. BPBD pun meminta pemerintah desa aktif memantau kondisi warganya dan segera melaporkan apabila muncul wilayah baru yang membutuhkan pasokan air bersih.

“Bagi pemerintah desa bagaimana terus memantau dan melaporkan jika ada tambahan wilayah yang membutuhkan air bersih,” ucap Timbul.

Menurutnya, kondisi kemarau panjang tahun ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Penanganan krisis air bersih membutuhkan dukungan anggaran dan sarana yang lebih memadai agar distribusi tidak terganggu ketika kebutuhan meningkat.

“Harapan kami tentu banyak, terutama soal droping air bersih kepada masyarakat agar bisa berjalan maksimal dan lancar tanpa kendala. Tahun ini musim kemaraunya cukup panjang,” pungkasnya.

Ke depan, BPBD berharap alokasi APBD untuk penanganan kekeringan dapat ditingkatkan. Dengan begitu, distribusi air bersih tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain dan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. (rif/pri)

Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo
kekeringan Situbondo Kemarau Situbondo Droping air krisis air bersih bpbd situbondo