RADARSITUBONDO.ID – Kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan di Situbondo terus berjalan, tetapi anggaran pemerintah daerah justru sangat terbatas. Dana dari APBD untuk droping air bersih hanya sekitar Rp 20 juta, angka yang dinilai DPRD tidak sebanding dengan kebutuhan warga di lapangan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Situbondo Ningsih meminta Pemkab Situbondo segera menambah anggaran untuk penyediaan dan distribusi air bersih. Terlebih, kekeringan masih melanda delapan desa di enam kecamatan dan belum diketahui kapan musim hujan kembali turun.
“Anggaran untuk penyediaan dan penyaluran air bersih perlu ditingkatkan,” kata Ningsih, Jumat (28/8).
Menurut dia, pemerintah daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekurangan air bersih selama musim kemarau. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat masyarakat terdampak harus menunggu bantuan terlalu lama.
Pemkab, lanjut Ningsih, juga perlu memastikan distribusi air bersih menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Sebab, kebutuhan air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
“Pemkab juga harus memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan sarana air bersih,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ningsih menyebut persoalan kekeringan masih terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, durasi musim kemarau belum dapat dipastikan. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan skema distribusi hingga kondisi kembali normal.
Dia tidak ingin warga, khususnya perempuan dan ibu rumah tangga, harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan air.
“Tak boleh lagi ada ibu-ibu yang harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat harus terjamin ketersediaan air bersih,” ujarnya.
Desakan penambahan anggaran tersebut mendapat penguatan dari BPBD Situbondo. Kepala Pelaksana BPBD Situbondo Timbul Surjanto mengakui anggaran APBD yang tersedia untuk droping air bersih memang sangat terbatas.
“Anggaran kami dari APBD sedikit, hanya sekitar Rp 20 jutaan untuk droping air bersih. Itu sangat minim dan tidak cukup,” ungkap Timbul.
Meski anggaran APBD telah habis, BPBD tidak menghentikan distribusi. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar kebutuhan warga tetap dapat dipenuhi.
Saat ini, distribusi air bersih masih dilakukan secara rutin di delapan desa yang tersebar di enam kecamatan. Frekuensi pengiriman disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
“Di enam kecamatan, delapan desa per hari ini sudah rutin dikirimi air bersih. Ada yang mendapatkan distribusi dua kali dalam seminggu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Timbul.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Tambahan dukungan anggaran dinilai penting agar distribusi tidak terhenti ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo