RADARSITUBONDO.ID – Kekhawatiran soal ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengantongi atau menyertakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tak terjadi di Situbondo. Sebanyak 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kota Santri disebut seluruhnya telah menyertakan SLHS ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo Moh. Faizi, Jumat (11/9). Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa Situbondo tidak masuk dalam data SPPG yang belum menyertakan SLHS ke dinas kesehatan.
“Kalau di Situbondo, dari total 46 SPPG sudah menyertakan SLHS semua ke Dinkes. Jadi, tidak masuk dalam data yang dikatakan BGN itu,” kata Faizi.
Dia menjelaskan, persoalan SLHS untuk SPPG yang sudah beroperasi di Situbondo dinilai tidak menjadi kendala. Sebaliknya, dapur yang belum beroperasi memang belum memiliki SLHS karena sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan sebelum SPPG menjalankan pelayanan.
“Untuk Situbondo tidak ada datanya. Mungkin daerah lain di bagian barat atau yang lainnya,” imbuh pria yang akrab disapa Izi tersebut.
Menurut Izi, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan pangan harus segera dikomunikasikan dan ditangani sesuai arahan BGN pusat.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya kejadian luar biasa (KLB) yang dapat mengganggu pelaksanaan program MBG di Situbondo.
“Yang jelas, tetap harus menjaga sesuai aturan yang diperintahkan oleh BGN pusat,” ungkapnya.
Kepala Dinkes Situbondo Dwi Herman Susilo membenarkan bahwa seluruh SPPG yang telah beroperasi sudah menyertakan SLHS. Menurut dia, aspek higiene dan sanitasi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi.
“Sudah semua SPPG yang beroperasi menyertakan SLHS ke kami, kecuali yang sampai saat ini belum beroperasi,” ujarnya.
Dwi menerangkan, pengajuan SLHS dilakukan sebelum SPPG mulai beroperasi. Setelah pengajuan diterima, Dinkes melakukan pemetaan dan survei ke lokasi untuk memastikan kondisi serta kelayakan pelayanan dapur SPPG.
SPPG yang telah mengajukan SLHS dan memenuhi persyaratan kemudian dinyatakan layak untuk beroperasi. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi dapur MBG.
“Insyaallah sudah aman semua. Kalau jumlahnya saya tidak ingat, mending langsung ke Korwil saja soal itu,” imbuhnya.
Meski demikian, Dwi mengatakan Dinkes tetap akan melakukan pengecekan data untuk memastikan jumlah SPPG yang sudah maupun belum menyertakan SLHS. Validasi tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan data terbaru.
“Saya yakin sudah semua, tapi saya pastikan dulu. Nanti saya kirim datanya,” ungkapnya.
Dengan demikian, dari 46 SPPG yang saat ini telah beroperasi di Situbondo, seluruhnya disebut telah memenuhi persyaratan penyertaan SLHS. Sementara SPPG yang belum beroperasi masih harus menyelesaikan persyaratan tersebut sebelum mulai melayani program MBG. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo