RADARSITUBONDO.ID – Gelap masih menjadi pemandangan di sejumlah ruas jalan Situbondo ketika malam tiba. Lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak atau padam dikeluhkan warga, termasuk di sepanjang jalur pantura dari Kecamatan Banyuglugur hingga Banyuputih. Kondisi yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun itu kini kembali disorot DPRD Situbondo.
Ketua DPRD Situbondo Mahbub Djunaidi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) lebih sigap menangani setiap kerusakan PJU. Menurut dia, penerangan jalan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pengaduan terkait lampu padam semestinya segera direspons.
“Ke depan, kami harap Dishub lebih sigap menangani ketika ada keluhan dari masyarakat mengenai lampu PJU yang padam atau rusak,” kata Mahbub.
Dia menilai, Dishub semestinya memiliki pola evaluasi dan pemeliharaan yang lebih terukur. Kerusakan PJU juga perlu dipetakan berdasarkan tren dan lokasi, sehingga pemerintah tidak selalu menunggu laporan warga untuk mengetahui adanya lampu yang mati.
Kesiapan material pemeliharaan menjadi salah satu hal yang ditekankan. Komponen seperti kabel, lampu, sensor, hingga tiang seharusnya tersedia sehingga petugas dapat langsung melakukan perbaikan ketika menerima pengaduan.
“Misalkan kabel, lampu, sensor, tiang, atau lainnya. Barang yang dikeluhkan rusak itu seharusnya juga distok, sehingga ketika ada pengaduan bisa langsung dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Persoalan tidak hanya berada pada ketersediaan komponen. Mahbub menyebut sarana pendukung pemeliharaan PJU di jalur pantura juga masih terbatas. Salah satunya kendaraan crane yang menjadi alat penting untuk menjangkau lampu PJU di ketinggian.
Menurut dia, Dishub saat ini hanya memiliki dua kendaraan crane, masing-masing berukuran besar dan kecil. Namun, crane besar dalam kondisi rusak, sedangkan crane kecil tidak mampu menjangkau seluruh titik PJU yang membutuhkan perbaikan.
“Kendaraan crane di Dishub hanya ada dua, yakni besar dan kecil. Sedangkan yang besar sudah rusak, sehingga ketika akan melakukan perbaikan PJU tidak ada kendaraan yang menopang. Sementara kendaraan crane yang kecil tidak menjangkau ketinggian,” jelasnya.
Karena itu, DPRD mendorong perubahan sistem pemeliharaan PJU agar tidak bersifat reaktif. Pengaduan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pelayanan yang memiliki target respons dan tindak lanjut yang jelas.
Mahbub mengatakan, DPRD sebelumnya telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk mempelajari pola pengelolaan dan pemeliharaan PJU. Dari kunjungan tersebut, terdapat daerah yang tetap merespons laporan masyarakat dengan cepat, bahkan ketika pengaduan masuk pada hari libur.
“DPRD pernah belajar pengelolaan lampu PJU ke beberapa kabupaten lain. Bahkan, sekalipun hari libur, jika ada pengaduan terkait PJU, petugas langsung melakukan perbaikan,” tegasnya. (hum/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo