RADARSITUBONDO.ID – Di usia 63 tahun, Jumaati menjalani hari-harinya seorang diri di sebuah gubuk berdinding anyaman bambu di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Di tengah kondisi hidup yang serba terbatas, lansia tersebut mengaku belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, termasuk Bantuan Pangan (Bapang) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Kondisi tempat tinggal Jumaati juga jauh dari kata layak. Sejak sekitar 2019, dia disebut menetap seorang diri di gubuk sederhana tersebut. Keluarganya menyebut, selama bertahun-tahun Jumaati hampir tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, daerah maupun desa.
“Sama sekali dia belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, apalagi PKH, tidak pernah,” kata salah seorang keluarganya yang enggan disebutkan namanya.
Bukan hanya bantuan pangan dan bansos yang disebut belum diterima. Bantuan untuk perbaikan atau rehabilitasi rumah juga belum pernah dirasakan Jumaati. Padahal, kondisi tempat tinggalnya menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan lansia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Keluarganya mengatakan, Jumaati memang masih memiliki kerabat yang sesekali membantu. Namun, bantuan tersebut tidak selalu bisa diberikan karena kondisi ekonomi keluarga juga terbatas.
“Ya, kalau mendapatkan rezeki, ibu dikasih untuk dia. Tapi kalau tidak, kurang tahu lagi,” imbuhnya.
Kondisi Jumaati semakin memprihatinkan karena salah satu dari dua anaknya telah meninggal dunia. Sementara anak yang masih hidup juga memiliki keterbatasan ekonomi sehingga belum mampu menopang kebutuhan ibunya secara penuh.
Karena itu, keluarga berharap pemerintah segera turun tangan. Menurut mereka, perhatian sederhana sekalipun akan sangat berarti bagi lansia yang menjalani kehidupan seorang diri tersebut.
“Kalau kondisinya seperti itu, masa tidak mendapatkan bantuan, kan seharusnya ada,” tegasnya.
Terkendala Administrasi Kependudukan
Persoalan lain yang diduga menjadi penghambat akses bantuan adalah administrasi kependudukan. Hingga kini, Jumaati disebut belum memiliki kartu identitas. Keluarga juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan lansia tersebut belum mempunyai dokumen kependudukan.
Ketiadaan identitas tersebut dikhawatirkan membuat proses pengusulan bantuan sosial menjadi lebih sulit. Sebab, data kependudukan menjadi bagian penting dalam proses pendataan dan pengusulan penerima bantuan melalui sistem pemerintah.
“Saya harap ada bantuan yang bisa membantu kehidupannya, apalagi rumahnya sudah tidak layak seperti itu,” ucapnya.
Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Rayudi, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kepala dusun untuk mencari dan mendata keberadaan Jumaati.
Menurut dia, pendataan diperlukan agar kondisi lansia tersebut dapat diverifikasi sekaligus menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Tolong lokasinya di mana, biar kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Rayudi menjelaskan, salah satu kemungkinan Jumaati belum masuk dalam penerima bantuan pemerintah karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Mungkin karena tidak ada KK dan KTP, Pak. Karena untuk pengusulan bantuan ke dalam sistem kan membutuhkan data,” tegasnya.
Langkah pendataan tersebut menjadi penting agar kondisi Jumaati tidak hanya berhenti sebagai persoalan keluarga. Terlebih, di tengah keterbatasan usia, tempat tinggal, dan kondisi ekonomi, lansia yang hidup seorang diri itu membutuhkan kepastian akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo