RADARSITUBONDO.ID – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Sliwung, Situbondo, mulai dikebut dari sisi kesiapan infrastruktur. Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah memastikan Pemkab siap mengawal anggaran pembangunan akses jalan menuju lokasi sekolah yang menjadi program pemerintah pusat tersebut.
Kesiapan akses jalan menjadi salah satu prasyarat penting sebelum pembangunan SR direalisasikan. Selain jalan, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan listrik, air, dan fasilitas pendukung lainnya.
Wabup yang akrab disapa Mbak Ulfi itu mengatakan, proses penyiapan anggaran akses jalan telah dilakukan. Dinas terkait, terutama Dinas Sosial Situbondo, juga terus berkoordinasi agar seluruh kebutuhan pendukung SR dapat dipenuhi.
“Kalau untuk anggaran akses jalannya, tentu sudah kami proses,” kata Ulfiyah.
Menurut dia, Pemkab Situbondo memang tidak menyiapkan anggaran pembangunan gedung SR karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Termasuk pembangunan gedung sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Namun, jika pemerintah pusat meminta daerah melengkapi infrastruktur pendukung, Pemkab Situbondo menyatakan siap. Kesiapan itu mencakup akses menuju lokasi SR yang telah ditetapkan di Desa Sliwung.
“Untuk pendampingan anggarannya memang tidak ada, karena semuanya dari pusat,” imbuhnya.
Ulfiyah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan tahun ini. Program tersebut dinilai penting untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat, terutama warga Situbondo yang masih berada dalam kelompok desil ekonomi rendah.
“Harapannya bisa dibangun tahun ini dan Dinas Sosial sudah terus berkoordinasi berkaitan dengan SR itu,” tegasnya.
Kesiapan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Situbondo. Dalam rapat paripurna tingkat pertama Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (14/9), Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) secara lisan mempertanyakan kesiapan Pemkab dalam memenuhi berbagai prasyarat pembangunan SR.
Menurut Ulfiyah, DPRD menyoroti kebutuhan pembangunan akses jalan, listrik, dan air menuju lokasi SR di Desa Sliwung. Karena itu, perubahan APBD 2026 dinilai menjadi momentum untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami berharap setiap perubahan program dan alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo