RADARSITUBONDO - Keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Satgas MBG Situbondo. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memastikan makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Ketua Satgas MBG Situbondo Akhmad Yulianto menegaskan, kehati-hatian menjadi hal penting dalam setiap tahapan penyediaan hingga distribusi makanan. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Yuli, sapaan Akhmad Yulianto, setiap SPPG wajib menjalankan mekanisme serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
“Jangan sampai ada anak yang mengonsumsi makanan yang tidak aman. Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga harus berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Yuli menyebut, Satgas MBG memiliki prinsip yang sama dengan sekolah dan pihak terkait lainnya, yakni memastikan penerima manfaat tidak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Karena itu, kondisi makanan harus diperhatikan, terutama apabila terjadi keterlambatan dalam proses distribusi.
“Yang terpenting adalah memperhatikan apakah makanan masih memenuhi standar keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi, sekiranya ada keterlambatan,” imbuhnya.
Imbauan Banner di Klatakan Dievaluasi
Perhatian terhadap keamanan MBG juga terlihat di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Pemerintah desa memasang sejumlah banner berisi imbauan agar penyedia layanan lebih memperhatikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.
Yuli menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keamanan anak-anak sebagai penerima manfaat. Namun, Satgas MBG tetap akan melakukan pengecekan dan evaluasi terkait pemasangan imbauan tersebut.
“Terkait imbauan maupun pemasangan baliho, kita akan cek lebih lanjut dan dilakukan evaluasi bersama. Prinsipnya, kami berharap semuanya tetap mengacu pada SOP yang ada,” terangnya.
Selain keamanan pangan, Yuli juga menekankan pentingnya koordinasi antara sekolah, SPPG, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Menurut dia, setiap persoalan yang muncul di lapangan sebaiknya dibahas bersama agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami selaku satgas berharap pihak sekolah maupun pihak lain tidak bertindak tanpa koordinasi. Permasalahan yang ada perlu ditelaah dan dikoordinasikan dengan pihak SPPG,” jelasnya.
Guru Diminta Berani Tolak Makanan Tak Sesuai
Sementara itu, Kepala Desa Klatakan Narwiyoto mengatakan, pemasangan banner dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi keracunan makanan MBG.
Pemerintah desa berharap SPPG semakin berhati-hati dan menjalankan seluruh prosedur sesuai SOP.
“Tujuan sebenarnya adalah kita ingin yang terjadi di sana tidak terjadi di sini. Sehingga, kami memasang imbauan melalui banner yang dipasang di beberapa lokasi tersebut,” ujarnya.
Narwiyoto juga meminta guru ikut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima siswa. Menurutnya, guru tidak harus mencicipi makanan untuk memastikan kelayakannya.
Jika makanan datang melewati waktu yang telah ditentukan, pihak sekolah dapat mempertimbangkan untuk menolaknya sesuai prosedur yang berlaku.
“Jadi, kepada penyedia layanan, bekerjalah sesuai dengan prosedur yang baik dan benar sesuai SOP,” tegasnya. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo