RADARSITUBONDO.ID - Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran menjadi perhatian serius memasuki periode rawan kebakaran. Bukan hanya menyiapkan personel dan peralatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana diperketat agar setiap unsur memahami langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi.
Penguatan SOP tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, pengelola kawasan TN Baluran hingga pemerintah daerah. Mekanisme penanganan juga dipastikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan di lapangan.
Dandim Situbondo Letkol Inf. Ferry Ardian mengatakan, kawasan TN Baluran menjadi salah satu lokasi untuk melihat secara langsung kesiapan unsur terkait dalam menjalankan mekanisme penanggulangan bencana. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar respons terhadap potensi karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Menurut Ferry, kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menguji kesiapan tim respons beserta jejaring yang telah dibangun. Dengan begitu, masing-masing unsur mengetahui peran dan mekanisme koordinasi ketika menghadapi potensi maupun kejadian karhutla.
“Jadi, kami memastikan SOP tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga sudah tersosialisasi dan dapat diimplementasikan di lapangan,” katanya.
Penerapan SOP secara maksimal, lanjut Ferry, menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sekaligus penanganan bencana. Prosedur yang jelas membuat setiap unsur memiliki acuan yang sama ketika harus mengambil tindakan di lapangan.
Terlebih, penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan koordinasi banyak pihak. Mulai dari tim respons, pengelola kawasan, aparat keamanan hingga pemerintah daerah harus dapat bergerak dalam satu mekanisme yang terintegrasi.
“Terutama terkait standardisasi mekanisme penanganan bencana melalui SOP terpadu, tim respons dan jejaring, simulasi, serta koordinasi lintas sektor,” tambahnya.
Penguatan SOP di kawasan TN Baluran juga berkaitan dengan proses Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di satuan jajaran Korem 083/Baladhika Jaya. Karena itu, kegiatan tersebut diikuti melalui video conference (vicon) dari kawasan hutan TN Baluran, Situbondo.
Ferry menjelaskan, kegiatan di kawasan hutan Baluran menjadi bagian dari proses penilaian di lapangan. Salah satu yang diperiksa adalah sejauh mana SOP penanggulangan bencana telah memiliki standar yang jelas, disosialisasikan kepada pihak terkait, dan benar-benar diterapkan.
“Kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan Baluran ini merupakan bagian dari proses penilaian di lapangan. Kami memastikan bahwa SOP tersebut sudah terstandardisasi, tersosialisasi, dan diimplementasikan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Balai TN Baluran Agus bersama staf serta Kabid BPBD Kabupaten Situbondo. Keterlibatan sejumlah instansi itu menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.
Ke depan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat direspons sesuai prosedur. Dengan SOP yang seragam dan dipahami bersama, penanganan diharapkan lebih terarah ketika terjadi kondisi darurat.
“Fokusnya ke depan adalah memastikan mekanisme penanganan bencana telah memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan bersama,” ungkapnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo