RADARSITUBONDO.ID – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) mati masih menjadi pekerjaan rumah di Situbondo. Agar kerusakan tidak berlarut dan keluhan warga bisa segera ditangani, DPRD Situbondo mendorong penambahan anggaran pemeliharaan PJU hingga miliaran rupiah.
Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, menilai anggaran pemeliharaan PJU yang tersedia saat ini masih terlalu minim. Dalam setahun, anggaran yang dialokasikan disebut hanya sekitar Rp 800 juta.
Menurut Arifin, kebutuhan ideal pemeliharaan PJU setidaknya berada di kisaran Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun. Besarnya kebutuhan tersebut berkaitan dengan biaya pengecekan, penggantian lampu hingga komponen lain yang mengalami kerusakan.
“Kami sudah meminta Dinas Perhubungan mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemeliharaan lampu PJU. Jadi, apabila ada keluhan dari masyarakat terkait kerusakan PJU, bisa langsung diperbaiki,” katanya.
Dia mengatakan, ketersediaan anggaran yang memadai penting agar perawatan PJU dapat dilakukan secara rutin. Terlebih, masih terdapat sejumlah lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, termasuk di jalur Pantura.
Arifin menyebut, tambahan anggaran pemeliharaan PJU kemungkinan sudah masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Selain anggaran perawatan, terdapat pula rencana pengadaan satu unit kendaraan skylift atau mobil PJU untuk membantu petugas menjangkau lampu yang berada di lokasi tinggi.
“Kalau tidak salah sudah ada tambahan di P-APBD 2026, termasuk pengadaan satu unit kendaraan skylift atau mobil PJU yang berfungsi untuk menjangkau area tinggi,” ungkapnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti besarnya tagihan listrik PJU yang disebut mencapai sekitar Rp 21 miliar setiap tahun. Menurut Arifin, pengeluaran tersebut perlu ditekan sehingga ruang anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk pemeliharaan dan perbaikan lampu yang mati.
Dishub Situbondo sebelumnya disebut telah melakukan validasi terhadap keberadaan PJU. Validasi tersebut diperlukan karena terdapat lampu PJU yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat, tetapi biaya listriknya justru dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Untuk pembayaran tahun 2025 sudah bisa ditekan sekitar kurang lebih Rp 15 miliar,” ujar Arifin.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dishub Situbondo mengenai usulan penambahan anggaran tersebut. Termasuk kepastian besaran tambahan anggaran pemeliharaan PJU dan realisasi pengadaan kendaraan skylift.
Kepala Dishub Situbondo Nugroho juga belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo