DPRD Situbondo Minta Anggaran Khusus 2027, JLU Butuh Rp 267 Miliar

Ahmad Rifa'ie • Dipublikasikan Minggu, 11 Oktober 2026 | 21:15 WIB
MINTA DIRAMPUNGKAN: Sejumlah pengendara menunggu untuk menyeberang di jalan Desa Wringinanom, Kacamatan Penarukan yang direncanakan menjadi jalur Jalan Lingkar Utara (JLU), Minggu (11/10). (Ahmad Rifai
MINTA DIRAMPUNGKAN: Sejumlah pengendara menunggu untuk menyeberang di jalan Desa Wringinanom, Kacamatan Penarukan yang direncanakan menjadi jalur Jalan Lingkar Utara (JLU), Minggu (11/10). (Ahmad Rifai'ie/JPRS)

RADARSITUBONDO.ID – Jalan Lingkar Utara (JLU) Situbondo tak kunjung rampung meski pembangunannya dimulai sejak 2017. Padahal, jalur sepanjang 20,54 kilometer itu diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan berat di kawasan perkotaan. Karena itu, DPRD Situbondo mendesak pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran khusus pada 2027 untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo Arifin mengatakan, keberadaan JLU semakin mendesak di tengah padatnya arus kendaraan di jalur pantura yang melintasi pusat kota. Truk tronton, trailer, dan kendaraan bermuatan besar lainnya masih melewati jalan perkotaan sehingga berpotensi memicu kemacetan sekaligus mempercepat kerusakan jalan.

“Sampai saat ini JLU belum rampung, padahal jalur tersebut sangat penting untuk mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota,” kata Arifin.

Menurut dia, JLU semestinya menjadi jalur alternatif bagi kendaraan berat agar tidak seluruhnya melintasi kawasan perkotaan. Jika pembangunan tuntas, beban lalu lintas di jalur pantura dalam kota diharapkan berkurang sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

Arifin menilai, penyelesaian proyek tersebut perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Selain membantu mengurai kemacetan, JLU juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur tersebut.

Warung dan usaha kecil di sekitar jalan berpeluang berkembang seiring meningkatnya aktivitas pengguna jalan. Selain itu, aksesibilitas yang semakin baik diperkirakan dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan di kawasan sekitar JLU.

“Ketika jalan lingkar utara ini rampung, tentunya akan menggeliatkan perekonomian masyarakat di sepanjang jalan tersebut, seperti warung-warung. Termasuk pula nilai jual tanah di sepanjang JLU yang akan naik,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Arifin, JLU memiliki panjang sekitar 20,54 kilometer. Jalur tersebut membentang dari pertigaan jalan di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, hingga perempatan jalan di Desa/Kecamatan Kapongan.

Untuk menuntaskan pembangunan jalur tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 267 miliar. Besarnya kebutuhan dana itu menjadi salah satu alasan DPRD mendorong Pemkab Situbondo menyiapkan skema pendanaan yang lebih terarah, termasuk melalui alokasi khusus pada 2027.

“Harapannya, Pemkab Situbondo fokus merampungkan pembangunan jalan lingkar utara yang dinilai sudah sangat mendesak,” tegas Arifin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPP) Situbondo Abdul Kadir menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut. Namun, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan bidang terkait untuk memastikan perkembangan terakhir pembangunan JLU, termasuk pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Dia mengakui, sejumlah pekerjaan telah dilakukan. Meski demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan sempit yang perlu diperbaiki agar bisa dilalui kendaraan besar dan bermuatan berat.

“Nanti saya konfirmasi ke bidangnya dulu,” ujar Abdul Kadir.

Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, penyelesaian JLU menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Situbondo. Kepastian pendanaan dan percepatan perbaikan ruas yang belum memadai akan menentukan seberapa cepat jalur alternatif tersebut bisa berfungsi optimal. (rif/pri)

 

 

Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo
Jalan Lingkar Utara JLU Situbondo Anggaran JLU 2027 Kemacetan Pantura DPRD Situbondo