RADARSITUBONDO.ID – Keterbatasan tempat tidur rawat inap di puskesmas tidak boleh membuat pasien telantar atau kehilangan akses pelayanan kesehatan. Anggota DPRD Situbondo Moh Badri meminta peserta BPJS Kesehatan tetap mendapat pelayanan sesuai ketentuan, sementara pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus diarahkan ke fasilitas kesehatan yang memadai.
Sorotan itu muncul di tengah pembatasan kapasitas rawat inap puskesmas. Menurut Badri, fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut memang memiliki keterbatasan daya tampung. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pasien, terlebih mereka yang membutuhkan penanganan segera.
Badri mencontohkan situasi ketika jumlah pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan sudah mendekati kapasitas maksimal, kemudian datang pasien tambahan dengan skema pembayaran berbeda. Dalam kondisi seperti itu, ia meminta agar pelayanan kepada peserta BPJS tetap menjadi perhatian dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Memang sudah diatur, bahkan tergantung kapasitas puskesmasnya. Ada yang kapasitasnya tidak sampai 10 pasien. Pada prinsipnya, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Meski demikian, persoalan kapasitas, kata dia, perlu disikapi dengan pengaturan pelayanan dan rujukan yang tepat agar masyarakat tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.
Pasien Darurat Harus Mendapat Penanganan
Badri menegaskan, ketika kapasitas rawat inap puskesmas telah terpenuhi, pasien tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Tenaga kesehatan perlu menilai kondisi pasien untuk menentukan apakah pasien dapat ditangani di fasilitas tersebut, dialihkan ke puskesmas lain, atau dirujuk ke rumah sakit.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada pasien dalam kondisi darurat. Penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis, termasuk penerbitan rujukan apabila fasilitas yang tersedia tidak mampu memberikan pelayanan lanjutan.
“Ketika pasien dirasa sudah dalam kondisi darurat, maka harus dilayani dan dibuatkan rujukan jika memang diperlukan,” imbuhnya.
Menurut Badri, kepastian alur pelayanan penting agar pasien dan keluarga tidak kebingungan ketika tempat tidur rawat inap sudah penuh. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas tidak berujung pada terhambatnya penanganan pasien.
Belum Pulih, Pasien Perlu Dievaluasi untuk Rujukan
Selain kapasitas tempat tidur, Badri menyoroti lama perawatan pasien di puskesmas. Ia menyebut perawatan rawat inap umumnya berkisar empat hingga lima hari, bergantung pada kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku.
Namun, pasien yang belum pulih setelah menjalani perawatan selama lima hari tidak seharusnya langsung dipulangkan tanpa evaluasi medis. Jika masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit, seperti RSUD Situbondo.
“Jadi, jika ada pasien yang sudah lima hari dirawat di puskesmas tetapi belum pulih betul, maka perlu dirujuk, bukan disuruh pulang,” tegasnya.
Badri menjelaskan, pemanfaatan kapasitas rawat inap secara tepat juga penting agar puskesmas dapat melayani masyarakat lainnya. Meski begitu, keputusan pemulangan maupun rujukan harus mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien, bukan semata-mata lama perawatan.
“Kalau memang sudah sembuh, baru disuruh pulang. Tetapi, jika belum sembuh dan sudah lebih dari lima hari, harus dibuatkan rujukan,” ungkapnya.
BPJS: Kapasitas Tempat Tidur Memang Terbatas
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Situbondo Ida Bagus Putu Wira Kusuma menjelaskan bahwa keterbatasan rawat inap berkaitan dengan kapasitas fasilitas, termasuk jumlah tempat tidur yang tersedia. Meski demikian, puskesmas tetap wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
“Jadi, bukan tidak boleh melayani, tetapi fasilitas tempat tidur untuk rawat inap memang terbatas. Jika sudah penuh, pasien harus diarahkan ke fasilitas kesehatan lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu, penyesuaian pelayanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengalaman penanganan wabah Covid-19 pada 2021 menjadi salah satu contoh ketika layanan rawat inap perlu menyesuaikan kebutuhan penanganan darurat, disertai pelaporan sesuai aturan.
Jika kapasitas rawat inap sudah terpenuhi, pasien dapat diarahkan ke puskesmas atau klinik lain yang memiliki fasilitas sesuai kebutuhan. Sementara pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit.
“Tentu harus diarahkan ke puskesmas atau klinik lain. Jika memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, harus dibuatkan rujukan agar bisa ke rumah sakit,” tegasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo