RadarSitubondo.id – Salah satu penyebab lambatnya penyerapan gula lokal hasil panen petani adalah maraknya peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi. Padahal, gula rafinasi seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman.
H Yoyok Mulyadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah memperketat pengawasan distribusi gula rafinasi. “Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan intervensi harga untuk melindungi produk gula lokal,” katanya kepada Koran ini, Selasa (12/08).
Dengan harga jual di pasaran sekitar Rp13.600 per kilogram, gula rafinasi lebih murah dibandingkan gula kristal putih produksi pabrik rakyat yang berada di kisaran Rp14.400.
Disebutkan, gula rafinasi yang beredar di pasar harganya lebih murah. Sehingga, wajar jika gula petani kemudian kalah bersaing.
“Yang perlu digarisbawahi, gula rafinasi ini seharusnya bukan untuk dikonsumsi langsung. Makanya pemerintah harus segera turun tangan,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut mengungkapkan, stok gula hasil panen petani tebu di Situbondo maupun Bondowoso saat ini menumpuk menggunung di gudang pabrik gula (PG) lantaran belum terserap pasar.
Mantan Wakil Bupati Situbondo tersebut mengaku sangat miris saat mengetahui jumlah gula petani yang tidak terserap pasar. Sebab, angkanya sangat fantastis. Demikian juga jumlah keuangannya.
“Berdasarkan catatan sejumlah pabrik gula di wilayah Situbondo maupun Bondowoso, jumlah gula yang belum terjual mencapai ribuan ton dengan nilai ekonomi hingga ratusan miliar rupiah,” ungkapnya.
Yoyo menegaskan, sangat besar harapan petani terhadap tindakan nyata yang dilakukan pemerintah. Sehingga, mampu menyerap tumpukan gula yang ada di gudang-gudang agar tanggungan pembayaran PG kepada petani segera lunas. “Ini perlu penyelesaian segera karena menyangkut nasib orang banyak,” ujarnya.
H Yoyok menegaskan, jika kondisi semacam itu terus dibiarkan maka akan membuat petani resah. Bahkan, bagi yang memiliki modal pas-pasan, keadaan ekonominya bisa goncang. “Ya karena biaya produksi terus berjalan sementara pemasukan tak kunjung diterima. Kita tahu sendiri modal menjadi petani tebu tidak sedikit,” ungkap wakil rakyat yang duduk di Komisi IV tersebut. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono