RADARSITUBONDO - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan II tahun 2026 akan mulai dilakukan pada pertengahan April. Program ini menyasar sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa distribusi bantuan akan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni sistem perbankan dan layanan pos.
Penyaluran melalui bank dilakukan menggunakan rekening milik penerima yang terdaftar di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan, bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Menurutnya, skema penyaluran melalui kantor pos dirancang fleksibel. Penerima manfaat dapat mengambil bantuan secara langsung di kantor pos atau di lokasi komunitas seperti kantor kelurahan dan kecamatan yang telah ditentukan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan layanan antar bagi kelompok rentan. Lansia maupun penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan datang ke lokasi pengambilan akan tetap mendapatkan bantuan yang diantar langsung ke rumah.
Dari sisi nominal, pemerintah memastikan tidak ada perubahan nilai bantuan dibanding periode sebelumnya. Untuk BPNT, setiap KPM akan menerima Rp200 ribu per bulan. Sementara itu, besaran bantuan PKH berbeda-beda tergantung komponen dalam keluarga, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Penyaluran bantuan PKH sendiri dilakukan per triwulan, sehingga penerima akan mendapatkan akumulasi bantuan sesuai periode pencairan.
Terkait jadwal, Kementerian Sosial menargetkan proses distribusi sudah mulai berjalan pada minggu ketiga April 2026. Seluruh penyaluran diharapkan rampung paling lambat pada akhir bulan yang sama.
Dengan percepatan penyaluran ini, pemerintah berharap bansos dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.
Editor : Agung Sedana