RADARSITUBONDO - Nilai tukar rupiah pada pertengahan Mei 2026 tercatat berada di kisaran Rp17.600 per dolar AS, mendekati level terlemah dalam beberapa dekade terakhir di tengah tekanan global yang masih kuat. Kondisi ini memunculkan kembali perbandingan dengan periode krisis 1998, ketika rupiah juga sempat menyentuh level serupa dalam situasi ekonomi yang jauh lebih berat secara struktural.
Angka yang dulu dianggap sebagai titik nadir ekonomi nasional kini kembali muncul di tengah kondisi yang secara fundamental jauh lebih stabil, dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dan sistem perbankan yang relatif sehat.
Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengapa rupiah kembali ke level tersebut, tetapi juga bagaimana Indonesia pernah keluar dari situasi serupa dengan kecepatan yang mengejutkan pada masa Presiden BJ Habibie.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut bahwa rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalue, dengan estimasi nilai fundamental sekitar Rp 16.500 per dolar AS sesuai asumsi makro APBN.
Tekanan terhadap rupiah saat ini disebut tidak berasal dari krisis domestik, melainkan dari faktor eksternal seperti lonjakan harga minyak, sentimen risk-off global, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian arah ekonomi global.
Situasi ini kontras dengan 1998, ketika pelemahan rupiah merupakan gejala dari krisis yang bersumber dari dalam negeri. Saat itu, sektor perbankan mengalami keruntuhan likuiditas, utang swasta dalam dolar jatuh tempo secara bersamaan tanpa lindung nilai, inflasi mencapai 77,6 persen, dan ekonomi terkontraksi hampir 14 persen. Krisis ekonomi juga beriringan dengan krisis politik yang menghilangkan kepercayaan pasar terhadap negara.
Ketika BJ Habibie dilantik pada 21 Mei 1998, rupiah sudah berada di sekitar Rp 16.800 per dolar AS. Warisan yang ia terima bukan sekadar mata uang yang jatuh, tetapi sistem ekonomi yang hampir kolaps secara bersamaan di berbagai sektor.
Yang menarik dari periode ini adalah pendekatan Habibie. Ia tidak memulai dari pertumbuhan, melainkan dari stabilitas. Dengan latar belakang sebagai insinyur, ia melihat ekonomi seperti sistem teknis yang harus distabilkan sebelum bisa kembali berjalan normal. Fokus awalnya adalah mengembalikan kepercayaan pada variabel paling dasar: nilai tukar dan inflasi.
Langkah institusional paling penting adalah penguatan independensi Bank Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 1999, yang kemudian menegaskan mandat tunggal BI untuk menjaga stabilitas rupiah.
Pada saat yang sama, kebijakan moneter diperketat secara agresif, dengan suku bunga SBI yang pernah mencapai sekitar 70 persen, serta perubahan kerangka pengendalian moneter yang menutup ruang ekspansi uang yang tidak terkendali.
38 Bank Ditutup, Sebagian Diambil Alih
Di sisi lain, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran di sektor perbankan. Sebanyak 38 bank ditutup, beberapa bank diambil alih, dan konsolidasi perbankan melahirkan institusi besar seperti Bank Mandiri. Program rekapitalisasi dan kerja sama dengan IMF senilai sekitar US$6,3 miliar menjadi sinyal bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur reformasi ekonomi.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis. Pasar merespons bukan hanya angka, tetapi kepastian bahwa negara masih memiliki arah kebijakan yang jelas di tengah krisis.
Dalam waktu sekitar 12 bulan, hasilnya terlihat. Rupiah menguat dari sekitar Rp 16.800 menjadi Rp 6.550 per dolar AS, inflasi turun drastis dari 77,6 persen menjadi sekitar 2 persen, dan ekonomi yang sempat terkontraksi mulai kembali tumbuh positif.
Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, tekanan terhadap rupiah lebih banyak berasal dari faktor eksternal ketimbang krisis sistemik domestik. Namun pelajaran dari 1998 tetap relevan: stabilisasi nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh intervensi pasar, tetapi juga oleh kejelasan arah kebijakan dan tingkat kepercayaan terhadap negara.
Editor : Agung Sedana