RADARSITUBONDO.ID - Munculnya keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan tetapi tercatat dalam desil kesejahteraan tinggi memunculkan pertanyaan tentang cara pemerintah menentukan peringkat tersebut. BPS menjelaskan, desil tidak bisa dibaca sebagai ukuran langsung kaya atau miskinnya seseorang karena pengelompokannya menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Desil bukan angka pendapatan atau ukuran kekayaan
Kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah menganggap desil sebagai tingkatan pendapatan. Padahal, BPS menegaskan desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan keluarga, bukan angka yang menunjukkan berapa penghasilan atau jumlah kekayaan seseorang.
Dalam DTSEN, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Hasil pemeringkatan tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok atau desil, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Baca Juga: Ketikan Data Kemiskinan Makin Rancu, Desil 1 Auto Jadi 9!
Artinya, seseorang yang tercatat sebagai desil 9 tidak otomatis berarti memiliki pendapatan yang sangat besar atau kekayaan berlimpah. Sebaliknya, keluarga pada desil rendah juga tidak berarti seluruh anggota keluarganya memiliki kondisi ekonomi yang persis sama.
BPS menyebut desil harus dipahami sebagai posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan ukuran tunggal mengenai kondisi ekonomi.
Kenapa penghasilan saja tidak menentukan desil?
Di sinilah letak perbedaan antara desil dan penilaian sederhana berdasarkan pendapatan.
BPS menjelaskan bahwa penentuan peringkat kesejahteraan tidak hanya melihat penghasilan. Sejumlah karakteristik dipertimbangkan secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Baca Juga: Pakai HP, Masukan NIK Langsung Muncul Status Penerima Bansos
Karena menggunakan banyak variabel sekaligus, satu indikator tidak otomatis membuat seseorang masuk desil tertentu.
Dengan kata lain, penghasilan rendah tidak otomatis menghasilkan desil rendah, sebagaimana kepemilikan satu barang atau kondisi rumah tertentu juga tidak otomatis membuat seseorang masuk desil tinggi.
BPS menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Pendekatan tersebut digunakan karena informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga tidak selalu tersedia atau dapat diverifikasi secara lengkap.
Lalu bagaimana seseorang bisa merasa miskin tetapi masuk desil tinggi?
Jawabannya tidak bisa ditentukan hanya dari satu kondisi yang terlihat sehari-hari.
Seseorang bisa saja memiliki penghasilan bulanan yang relatif rendah, tetapi pada saat yang sama data keluarganya memiliki kombinasi karakteristik sosial ekonomi tertentu yang membuat posisi relatifnya berada lebih tinggi dalam pemeringkatan.
Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan yang terlihat cukup belum tentu otomatis berada di desil tinggi jika karakteristik sosial ekonominya secara keseluruhan menunjukkan posisi yang berbeda.
Karena itu, tidak tepat mengatakan seseorang masuk desil 9 hanya karena memiliki rumah, kendaraan, listrik tertentu atau pekerjaan tertentu. BPS secara tegas menyatakan penentuan desil tidak didasarkan pada satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, ataupun satu indikator tunggal.
Seluruh karakteristik tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan.
Desil juga bersifat relatif dan bisa berubah
Ada faktor lain yang sering luput dari perhatian. Posisi desil bukan status permanen.
BPS menyebut posisi desil dapat berubah karena kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga berubah, maupun karena posisi relatif keluarga tersebut dibandingkan keluarga lainnya berubah.
Perubahan satu indikator juga tidak otomatis membuat desil seseorang langsung naik atau turun. Data akan diproses kembali menggunakan kombinasi karakteristik yang digunakan dalam pemeringkatan.
Inilah sebabnya angka desil yang muncul dalam suatu periode tidak semestinya dianggap sebagai label permanen terhadap kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Kasus desil 9 yang sempat ramai menjadi contoh penting
Perdebatan mengenai desil semakin mendapat perhatian setelah kasus Timbul, warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data Timbul sempat menunjukkan perubahan posisi dari desil 1 menjadi desil 9. Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anaknya.
BPS melakukan pengecekan lapangan dan menemukan informasi yang tercatat dalam DTSEN sebelumnya belum mencerminkan kondisi terkini. BPS juga menyebut Timbul belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia.
Setelah data diperbarui dan diproses kembali, posisi Timbul kini tercatat sebagai desil 3. BPS menjelaskan pemutakhiran tersebut dilakukan melalui mekanisme yang dapat menghasilkan perubahan desil dalam waktu sekitar dua minggu untuk kasus tersebut, berbeda dengan siklus pemutakhiran DTSEN secara umum.
Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa data yang belum mencerminkan kondisi terkini memang dapat menjadi persoalan, sekaligus memperlihatkan adanya mekanisme untuk memperbaruinya.
Namun, kasus Timbul juga tidak bisa dijadikan bukti bahwa semua warga yang masuk desil tinggi pasti mengalami kesalahan data.
BPS justru menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan menggunakan berbagai sumber, termasuk data administrasi, hasil sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat.
Kalau merasa desil tidak sesuai, apa yang harus dilakukan?
Masyarakat yang menemukan data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui kanal yang disediakan pemerintah.
BPS menyebut mekanisme tersebut antara lain melalui Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta kanal Cek DTSEN.
Permensos Nomor 3 Tahun 2025 juga mengatur proses pemutakhiran DTSEN melalui sinkronisasi data yang diajukan pemerintah daerah, Kementerian Sosial, maupun masyarakat. Usulan tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi dan validasi.
Yang perlu dipahami, mengajukan pembaruan tidak berarti desil otomatis berubah. Data yang diperbarui harus masuk dalam proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.
Desil 9 juga bukan berarti otomatis kehilangan semua bantuan
Angka desil juga tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai keputusan menerima atau tidak menerima seluruh program pemerintah.
BPS menjelaskan desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan dan dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar penentuan sasaran atau prioritas program sesuai ketentuan masing-masing program.
Pada layanan resmi Cek Bansos, desil 1 sampai 4 disebut dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Kata "dapat diusulkan" penting karena desil bukan daftar otomatis penerima bantuan.
Mengapa persoalan desil perlu dilihat lebih hati-hati?
DTSEN sekarang menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program. Pemanfaatannya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang antara lain menekankan akurasi, interoperabilitas dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.
Karena data tersebut digunakan untuk berbagai kebijakan, akurasi informasi setiap keluarga menjadi penting.
Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa desil bukanlah "rapor kekayaan". Angka tersebut merupakan hasil pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang diproses secara statistik.
Jadi, ketika seseorang merasa hidupnya pas-pasan tetapi tercatat di desil tinggi, pertanyaan yang tepat bukan sekadar "Kenapa saya dianggap kaya?"
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah seluruh data sosial ekonomi keluarga yang digunakan dalam pemeringkatan memang sudah menggambarkan kondisi terbaru?
Jika belum, tersedia mekanisme resmi untuk mengajukan pembaruan agar data dapat diverifikasi dan dihitung kembali.
Editor : Agung Sedana