RADARSITUBONDO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menetapkan status darurat nasional terkait Kuba, Jumat (30/1/2026).
Kebijakan tersebut dibarengi ancaman pengenaan tarif besar terhadap negara mana pun yang masih menyalurkan minyak ke Havana, sekaligus memperketat blokade energi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam pernyataannya, Trump menilai langkah pemerintah Kuba membahayakan keselamatan dan keamanan nasional AS.
Ia menuduh rezim komunis di Havana menjalin aliansi dengan negara-negara yang dianggap bermusuhan, seperti Rusia, China, dan Iran, serta memiliki kedekatan dengan kelompok militan Hamas dan Hizbullah.
Baca Juga: Tidak Ada Korban Selamat, Pesawat Bawa Anggota Parlemen Kolombia Jatuh di Wilayah Perbatasan
Penetapan darurat nasional ini dituangkan melalui perintah eksekutif yang merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Aturan tersebut memberi kewenangan luas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan AS untuk mengidentifikasi pihak-pihak pelanggar serta menetapkan besaran tarif. Namun, penerapan tarif berbasis IEEPA saat ini masih menjadi objek gugatan hukum di Mahkamah Agung AS.
Langkah keras Washington muncul setelah pasokan minyak Kuba dari Venezuela terhenti menyusul operasi militer AS yang berujung pada penangkapan mantan presiden Nicolas Maduro.
Berdasarkan data yang beredar, cadangan minyak Kuba kini hanya cukup untuk 15 hingga 20 hari. Kondisi itu memicu pemadaman listrik hampir setiap hari dan memunculkan kekhawatiran akan runtuhnya ekonomi serta krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Lisa BLACKPINK Syuting Film Tygo di Kota Tua, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
Trump juga menyerukan agar Kuba segera mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat “sebelum semuanya terlambat”, meski ia tidak menjelaskan bentuk kesepakatan yang dimaksud.
Beberapa hari sebelumnya, ia bahkan memprediksi pemerintahan Kuba berada di ambang kejatuhan akibat krisis energi tersebut.
Dari Havana, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez mengecam kebijakan Trump sebagai bentuk agresi brutal. Ia menyebutnya sebagai blokade ekonomi terpanjang dan paling kejam yang pernah dialami suatu bangsa selama lebih dari 65 tahun.
Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan AS dan siap mempertahankan kedaulatan nasional hingga titik terakhir.
Editor : Ali Sodiqin