RADARSITUBONDO.ID - Pemerintahan federal Amerika Serikat mengalami shutdown resmi mulai 1 Oktober 2025, disebabkan oleh kegagalan Kongres mencapai kesepakatan pendanaan.
Konflik ini berakar pada perbedaan pandangan antara Partai Republik dan Demokrat, terutama mengenai negosiasi kredit pajak kesehatan yang diinginkan oleh Demokrat untuk dimasukkan ke dalam paket pendanaan, sementara Republik ingin membahasnya terpisah.
Baca Juga: Rakyat Indonesia Bergembira! TVRI Resmi Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026
Sebelum shutdown, pada 19 September 2025, Partai Republik mengusulkan resolusi untuk mempertahankan pendanaan hingga 21 November, tetapi ditolak oleh Demokrat yang menginginkan pembicaraan lebih mendalam.
Sebagai gantinya, Demokrat mengajukan usulan pendanaan hingga 31 Oktober dengan penambahan perpanjangan kredit pajak untuk asuransi kesehatan.
Baca Juga: Xiaomi Watch S4 41mm: Dominasi Smartwatch Premium di Bawah Rp 3 Juta Indonesia 2025
Shutdown ini berdampak besar, dengan sekitar 750. 000 pegawai federal dirumahkan, meskipun mereka akan dibayar kembali setelahnya.
Pegawai yang dianggap penting tetap bekerja tanpa gaji. Banyak layanan pemerintah terhenti, dan beberapa bandara besar mengalami keterlambatan. Ini menjadi shutdown pertama sejak 2018-2019, yang mencatat kerugian ekonomi signifikan.
Baca Juga: Kenapa Xiaomi Watch S4 41mm Layak Jadi Pilihan Smartwatch Kamu?
Meskipun Partai Republik memiliki mayoritas di Kongres, mereka masih membutuhkan dukungan Demokrat untuk meloloskan banyak legislasi. Ketegangan ini membuat situasi semakin rumit dan berisiko kebuntuan politik.
Pertemuan antara Presiden Trump dan pemimpin kongres tidak menghasilkan solusi, dengan Trump mengisyaratkan perlunya pemangkasan pegawai.
Baca Juga: Fantastis, Segini Pendapatan Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir
Dalam upaya mencari solusi, pemungutan suara di Senat direncanakan, dengan harapan resolusi yang disetujui DPR dapat mengakhiri shutdown ini.
Durasi shutdown tidak pasti, tetapi keputusan akhir mengenai pengeluaran pemerintah harus diambil untuk memulai kembali operasi pemerintahan.
Shutdown kali ini menunjukkan kelemahan dalam proses alokasi anggaran AS, di mana Kongres sering kali menggunakan langkah sementara dan banyak pihak terlibat dalam tarik ulur untuk mencapai kesepakatan.
Meskipun ada insentif untuk menghindari shutdown, konflik yang berulang menunjukkan perlunya reformasi dalam proses anggaran untuk melindungi pegawai federal dan warga yang bergantung pada layanan pemerintah.
Editor : Ali Sodiqin