RADARSITUBONDO.ID - Rencana untuk membeli 48 unit jet tempur siluman F-35 oleh Arab Saudi dilaporkan sudah melewati tahapan penting di Pentagon.
Kesepakatan yang bernilai miliaran dolar ini bisa mengubah kekuatan militer di kawasan Timur Tengah dengan sangat besar.
Baca Juga: Terjemahan Makin Cerdas! Google Translate Integrasikan Gemini AI dengan Dua Mode Pilihan
Pemerintah Presiden Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan permintaan langsung dari Kerajaan Saudi yang diajukan di awal tahun ini.
Pesawat dari Lockheed Martin ini adalah jet tempur paling canggih yang ada dengan teknologi siluman yang bisa menghindari deteksi radar musuh.
Baca Juga: Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York, Setelah Kalahkan Andrew Cuomo
Riyadh ingin membentuk dua skuadron penuh dengan pesawat generasi kelima ini untuk memperkuat angkatan udaranya yang saat ini mengandalkan jet F-15 Eagle dari Boeing, Tornado, dan Eurofighter Typhoon.
Ini adalah bagian dari program besar Visi 2030 yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk modernisasi sektor ekonomi dan pertahanan.
Baca Juga: AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, Ini Jadwal & 16 Tim Peserta
Jika rencana ini disetujui, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang menggunakan F-35, pesawat yang selama ini hanya dimiliki oleh Israel di Timur Tengah hampir sepuluh tahun.
Kesepakatan ini juga akan menguji komitmen Washington untuk menjaga kebijakan "Keunggulan Militer Kualitatif" Israel yang memastikan mereka memiliki teknologi yang lebih baik dibandingkan negara-negara Arab di sekitarnya.
Baca Juga: Rayakan Hari Ayah Nasional 2025! Rekomendasi Kado Bermakna dari Budget Hemat hingga Premium
Namun, masih ada banyak langkah yang harus dilalui sebelum kesepakatan akhir tercapai. Transaksi ini perlu mendapatkan persetujuan dari Presiden Trump, tinjauan dari kabinet, serta pemberitahuan resmi kepada Kongres AS.
Sejumlah anggota Kongres sebelumnya menentang penjualan senjata kepada Riyadh setelah insiden pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018 dan masalah hak asasi manusia di kerajaan tersebut.
Editor : Ali Sodiqin