RADARSITUBONDO.ID - Panggung politik di Turki kembali mengalami ketegangan setelah jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukuman maksimal 2. 430 tahun penjara bagi Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul yang dianggap sebagai saingan politik terkuat Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Tuntutan yang terdiri dari 4. 000 halaman ini mencakup 402 terdakwa, dengan Imamoglu dijadikan sebagai "penggagas dan pemimpin kelompok kriminal. "
Baca Juga: Kini Namanya Diubah, Pembangunan Jalan Tol Probowangi Sudah Sampai Mana?
Kejaksaan Tinggi Istanbul menuduh politisi dari Partai Rakyat Republik (CHP) ini dengan 142 dakwaan yang mencakup 12 tuduhan suap, tujuh tuduhan pencucian uang, penggelapan, pemerasan, serta manipulasi tender.
Imamoglu telah ditahan sejak bulan Maret lalu dan kini berada di Penjara Silivri, sementara ia menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan karena kasus terpisah terkait penghinaan terhadap Jaksa Agung Istanbul.
Baca Juga: Timur Kapadze Berpisah dengan Uzbekistan, Suporter Timnas Indonesia Sambut: Welcome
Ketua CHP, Özgür Özel, dengan tegas mengkritik dakwaan ini. "Kasus ini tidak ada hubungannya dengan hukum, tetapi semata-mata bersifat politik. Tujuan utamanya adalah untuk menghalangi calon presiden kami berkompetisi dalam pemilu 2028," ungkapnya di platform X.
Penangkapan Imamoglu menimbulkan aksi protes besar-besaran di berbagai kota, menjadi kerusuhan terburuk sejak demonstrasi Gezi Park pada tahun 2013.
Baca Juga: Alasan Kuat Bojan Hodak Tak Akan Latih Timnas Indonesia, Tetap Melatih Persib
Dampak politiknya segera mempengaruhi pasar finansial. Indeks saham Istanbul merosot 3,8 persen, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi 32,61 persen.
Universitas Istanbul bahkan mencabut gelar Imamoglu beserta 27 lulusan lainnya atas permintaan Kejaksaan Agung, langkah yang dapat menghalangi kemungkinan pencalonan presidennya di masa depan.
Baca Juga: Profil Timur Kapadze Eks Pelatih Timnas Uzbekistan yang Berhasil Lolos Piala Dunia 2026
Sejak CHP berhasil memenangkan kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara dalam pemilu lokal bulan Maret 2024, setidaknya 16 wali kota partai tersebut telah dipenjara.
Pemerintah membantah bahwa tuduhan ini bermotif politik dan menegaskan bahwa sistem peradilan yang mandiri serta penyelidikan yang jujur telah mengungkap tindakan korupsi. Namun, para kritikus internasional melihat kejadian ini sebagai bagian dari penyempitan ruang demokrasi di Turki.
Editor : Ali Sodiqin