RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Indonesia resmi menyatakan menyambut baik terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang disahkan pada Senin, 17 November 2025.
Keputusan ini bertujuan untuk mempertahankan gencatan senjata dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa keputusan ini berfokus pada penyelesaian konflik dan perdamaian yang berkelanjutan melalui penguatan kekuatan Otoritas Palestina.
"Indonesia akan selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat," kata Yvonne dalam pernyataannya yang resmi.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2026: Swiss Juara Grup B Setelah Hasil Imbang Dramatis 1-1 vs Kosovo
Resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat ini didukung oleh 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB, sedangkan China dan Rusia memilih untuk abstain.
Dokumen ini mencakup pendirian Dewan Perdamaian (BoP) sebagai pemerintahan sementara di Gaza yang akan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa negara telah menyiapkan hingga 20. 000 personel untuk bergabung dalam misi perdamaian.
Pasukan tersebut akan fokus pada tugas-tugas yang berkaitan dengan kesehatan dan pembangunan infrastruktur di Gaza.
Baca Juga: Garuda Muda Bangkit! Indonesia Tahan Imbang Mali 2-2 di Stadion Pakansari
Sebagai negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia meminta semua pihak yang terlibat dan masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini demi kemanusiaan.
Pemerintah menekankan pentingnya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan memenuhi hak rakyat Palestina untuk merdeka secara penuh guna menciptakan perdamaian yang abadi di Timur Tengah.
Meski mendapatkan dukungan yang luas, keputusan ini tidak terlepas dari kritik. Hamas menolak rencana tersebut, menganggapnya gagal memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Organisasi HAM Al Haq juga menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Editor : Ali Sodiqin