RADARSITUBONDO.ID - Ketegangan diplomatik di wilayah Amerika Latin kembali meningkat setelah Kuba mengeluarkan pernyataan yang kuat pada Selasa (25/11/2025), menuduh Amerika Serikat sedang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Pernyataan mengejutkan ini muncul setelah meningkatnya aktivitas militer AS di area tersebut.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menyebut kehadiran militer AS sebagai ancaman yang "dibesar-besarkan dan ekstrem," serta secara terbuka menuduh Washington berupaya menciptakan kekacauan di Venezuela.
Rodriguez menegaskan bahwa setiap usaha untuk menjatuhkan pemerintahan Maduro berpotensi membahayakan keamanan regional dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Tuduhan dari Kuba ini tidak tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa minggu terakhir, AS telah mengerahkan kekuatan militer secara signifikan ke kawasan Karibia.
Kapal induk USS Gerald R. Ford, yang merupakan kapal perang paling besar dan modern di dunia, kini telah berada di perairan strategis.
Rodriguez langsung meminta kepada masyarakat Amerika Serikat untuk menolak tindakan pemerintah mereka yang dianggap bisa memicu kekerasan massal.
Ia mengingatkan bahwa aksi AS ini bisa menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung dan menciptakan situasi kekacauan serta ketidakstabilan di seluruh dunia yang sulit untuk dibayangkan.
Meskipun demikian, Presiden Trump telah berulang kali membantah bahwa pemerintahannya tengah berupaya mengganti rezim di Caracas.
Namun, tindakan agresif yang diambil oleh Washington (dari penyerangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba hingga pengerahan armada perang) memberikan sinyal yang berbeda.
Maduro sendiri telah memperingatkan bahwa campur tangan militer AS dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan, mirip dengan keadaan di Gaza, Afghanistan, atau Vietnam.
Presiden Venezuela yang telah berkuasa sejak 2013 tersebut menegaskan bahwa rakyat Venezuela dan angkatan bersenjatanya akan menolak setiap campur tangan asing yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya.
Editor : Ali Sodiqin