RADARSITUBONDO.ID - Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan senjata di Jalur Gaza kepada pemerintah Palestina yang akan memimpin wilayah setelah konflik, dengan syarat Israel menghentikan pendudukannya.
Pimpinan negosiator dan kepala Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, menegaskan bahwa keberadaan senjata mereka berkaitan langsung dengan keberadaan pendudukan Israel.
"Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi," kata al-Hayya seperti dikutip oleh AFP dan Al Arabiya, Senin (8/12/2025).
Al-Hayya menambahkan bahwa jika pendudukan berakhir, senjata tersebut akan diserahkan kepada negara Palestina yang memiliki kedaulatan dan merdeka.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas melihat dirinya sebagai kelompok perlawanan, bukan sebagai penguasa tetap Gaza.
Baca Juga: Asia Artist Awards 2025: Stray Kids Borong Trofi, IVE Raih Song of the Year
Mengenai kehadiran pasukan internasional di Gaza, al-Hayya menyatakan bahwa Hamas menerima kehadiran pasukan PBB sebagai pasukan pemisah.
Namun, tugas mereka terbatas pada pengawasan perbatasan serta memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata, bukan untuk melucuti senjata Hamas atau mengatur pemerintahan di Gaza.
Hamas juga telah setuju untuk membentuk komite teknokratis yang akan mengelola Gaza dalam fase selanjutnya dari gencatan senjata.
Pejabat senior Hamas menyampaikan bahwa kelompok ini tidak berniat untuk melanjutkan pemerintahan di kawasan Palestina ini setelah konflik berakhir.
Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi pemerintah Amerika Serikat, yang didasarkan pada rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Meskipun menghentikan perang yang telah berlangsung selama dua tahun, kedua belah pihak masih saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan.
Pada 12 Oktober, Hamas secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pemerintahan Gaza setelah konflik.
Kelompok ini akan menyerahkan kontrol administratif, tetapi akan tetap menjadi bagian penting dari struktur politik Palestina.
Editor : Ali Sodiqin