RADARSITUBONDO.ID - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa negaranya siap untuk mengadakan pemilu dalam waktu 60 sampai 90 hari, asalkan Amerika Serikat dan sekutu NATO bisa menjamin keamanan saat pemungutan suara berlangsung.
Pernyataan ini dibuat setelah kritik dari Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Ukraina menggunakan perang sebagai alasan untuk menunda pemilu. Trump berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah di Kyiv mengadakan pemilu, meskipun konstitusi melarangnya.
Zelenskyy meminta bantuan dari AS dan negara-negara Eropa agar dapat memastikan keamanan pemilu. Ia menekankan bahwa keputusan untuk mengadakan pemilu adalah hak rakyat Ukraina, bukan hak negara lain.
Untuk mewujudkannya, Ukraina perlu melakukan perubahan pada konstitusi karena saat ini dilarang mengadakan pemilu di bawah keadaan darurat militer. Sejak Rusia menyerang pada Februari 2022, negara tersebut belum mengadakan pemilu.
Pada Rabu (10/12), Zelenskyy menyatakan bahwa proposal terbaru Ukraina akan dikirimkan kepada AS. Ada tiga dokumen yang sedang didiskusikan dengan mitra dari Amerika dan Eropa: dokumen kerangka kerja 20 poin yang terus diperbarui, dokumen jaminan keamanan, dan dokumen pemulihan Ukraina.
Masa jabatan lima tahun Zelenskyy yang dimulai pada tahun 2019 diperpanjang karena konflik yang berlangsung. Survei dari Kyiv International Institute of Sociology pada bulan Maret menunjukkan sekitar 78 persen warga menolak diadakannya pemilu bahkan setelah perang selesai.
Editor : Ali Sodiqin