RADARSITUBONDO.ID - Iran sedang mengalami krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modernnya. Nilai mata uang rial terjun bebas, mencapai angka terendah 1,47 juta per dolar AS pada awal Januari 2026, merosot drastis dari sekitar 430.000 rial pada tahun 2022.
Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah keruntuhan daya beli yang memicu protes besar-besaran dalam tiga tahun terakhir.
Pada 28 Desember 2025, para pedagang di Pasar Besar Tehran memutuskan untuk menutup toko mereka dan berunjuk rasa di jalanan.
Mereka, yang dulunya menjadi kekuatan utama dalam Revolusi Islam 1979, sekarang berbalik menantang pemerintah.
Demonstrasi ini meluas ke Isfahan, Shiraz, dan Mashhad. Polisi menggunakan gas air mata di dekat Pusat Perbelanjaan Alaeddin saat para pengunjuk rasa meneriakkan "mati bagi diktator" yang merujuk pada Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Baca Juga: Kakek Masir Bebas, Terharu Disambut Keluarga Besar
Inflasi melonjak hingga 42,2% pada Desember 2025. Biaya makanan meningkat 72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara pengeluaran untuk kesehatan dan obat-obatan naik 50%. Produk seperti susu dan daging merah yang dulunya biasa kini menjadi barang mewah.
Gubernur Bank Sentral, Mohammad Reza Farzin, mengundurkan diri pada 29 Desember, hanya sehari setelah protes pecah. Namun, pengunduran dirinya sebenarnya menunjukkan seberapa sedikit kebijakan yang dapat diambil.
Sistem nilai tukar yang tidak adil (di mana pejabat dan perusahaan negara mendapatkan dolar dengan harga murah sementara pedagang biasa berhadapan dengan harga pasar yang tinggi) telah menjadikan kebijakan moneter sebagai alat pemerasan.
Baca Juga: 87 SD–SMP di Situbondo Masih Dipimpin Plt Kasek, Pelantikan Definitif Tunggu Keputusan Bupati
Sanksi yang diberlakukan kembali oleh Donald Trump, serta sanksi PBB melalui mekanisme "snapback" pada September 2025, semakin memperburuk kondisi.
Ekspor minyak Iran ke China berkurang 20%, sementara negara ini menyimpan 200 juta barel minyak yang belum terjual di kapal tanker dan menanggung biaya 20 juta dolar per hari.
Konflik selama 12 hari dengan Israel pada Juni 2025 dan pengeluaran militer untuk kelompok proxy di kawasan membuat keuangan negara semakin menipis.
Yang paling memprihatinkan adalah pemadaman listrik bergilir yang terjadi setiap hari selama 3-4 jam sejak Februari 2025, merusak separuh industri negara.
Lebih dari 950.000 anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun 2024, sementara 50.000 pelajar meninggalkan negara setiap tahunnya. Bahkan tenaga kesehatan banyak yang pergi, dengan 3.000 perawat perempuan hijrah setiap tahun.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak untuk tahun anggaran baru yang dimulai pada 21 Maret, yang memicu kekhawatiran lebih lanjut.
Presiden Masoud Pezeshkian, yang terpilih dengan visi untuk pemerintahan yang baik, kini menghadapi kemarahan publik karena ketidakmampuannya mengatasi masalah pemadaman air dan listrik serta tidak memenuhi janji untuk mengurangi sensor internet.
Protes ini bukan hanya tentang ideologi atau politik, ini berkaitan dengan uang yang kehilangan nilai fungsionalnya. Ketika harga menjadi tidak berarti, dukungan rakyat pun lenyap.
Editor : Ali Sodiqin