RADARSITUBONDO.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras rangkaian serangan Israel yang kembali menyasar warga sipil di Gaza, meski gencatan senjata tengah berlangsung.
Ia menilai agresi tersebut menunjukkan pelanggaran berulang terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional tanpa konsekuensi tegas.
Berdasarkan laporan Pemerintah Palestina, sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, sedikitnya 488 warga Palestina dilaporkan tewas dan 1.350 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel yang terus berulang.
“Norma kemanusiaan dan hukum internasional terus diinjak-injak tanpa ada konsekuensi. Tidak pernah ada penyelidikan atas kejahatan terorganisir yang dilakukan Israel,” kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Baca Juga: Selebgram Berlliana Lovell Siap Nikah, Kini Sedang Cari Jodoh yang Setara
Serangan paling mutakhir terjadi pada Sabtu (31/1) di Kamp Pengungsi Ghaith, Al-Mawasi, Khan Younis. Helikopter tempur Israel dilaporkan membombardir tenda-tenda pengungsian, menewaskan 32 orang, termasuk anak-anak dan perempuan.
Badan pertahanan sipil Gaza menyebut insiden tersebut sebagai serangan paling mematikan sejak dimulainya fase kedua gencatan senjata pada Oktober 2025.
Tragedi itu terjadi tak lama setelah dibentuknya Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sukamta menilai situasi ini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas lembaga baru tersebut.
“Ketika lembaga internasional terlihat tidak berdaya menghadapi kejahatan Israel, BoP diharapkan menjadi terobosan untuk menghentikan kekerasan di Palestina,” ujarnya.
Baca Juga: Komdigi Buka Akses Grok AI dengan Syarat Ketat, Pengawasan Tetap Berlanjut
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Syamsu Rizal mendorong agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan BoP. Ia mempertanyakan kelayakan Israel berada dalam forum perdamaian di tengah tudingan pembantaian terhadap warga Gaza yang terus berlangsung.
Syamsu juga menyinggung besaran iuran keanggotaan BoP yang mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun, yang akan dibayarkan Indonesia. Ia mengaku khawatir dana tersebut justru digunakan untuk mendukung aksi militer Israel.
“Saya khawatir iuran itu dipakai untuk membunuh warga Gaza dengan dalih melucuti senjata Hamas,” katanya.
Komisi I DPR pun berharap pemerintah Indonesia berperan aktif mendorong lembaga internasional mengambil langkah konkret guna menghentikan kekerasan Israel. Menurut Sukamta, setiap upaya perdamaian akan kehilangan arti jika gagal melindungi warga sipil. “Tidak ada makna perdamaian jika pemboman terhadap pengungsi dan anak-anak terus dibiarkan,” tegasnya.
Editor : Ali Sodiqin