RADARSITUBONDO.ID - Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mencatatkan kemenangan tak terduga dalam pemilihan umum Thailand yang digelar pada Minggu (8/2/2026). Berdasarkan hasil sementara, partai berhaluan konservatif itu mengamankan sekitar 192 kursi dari total 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Capaian tersebut sekaligus menjadi pukulan bagi kubu pro-demokrasi yang diwakili People’s Party. Partai progresif itu, yang sebelumnya unggul dalam berbagai survei selama masa kampanye, hanya mampu meraih 117 kursi.
Adapun Pheu Thai (partai yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra) harus puas berada di posisi ketiga dengan perolehan 74 kursi.
Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan hasil penghitungan dari hampir 95 persen tempat pemungutan suara telah masuk. Meski belum mencapai ambang mayoritas absolut sebanyak 251 kursi, dominasi Bhumjaithai dinilai sulit dikejar partai lain. Anutin menyebut kemenangan ini sebagai “kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand”.
Pemilu berlangsung dalam suasana politik yang masih dipengaruhi konflik perbatasan Thailand–Kamboja pada 2025, yang menewaskan sedikitnya 149 orang.
Pengamat politik Mathis Lohatepanont menilai besarnya kemenangan Bhumjaithai berada di luar perkiraan banyak pihak. Menurutnya, menguatnya sentimen nasionalisme serta keberhasilan mengonsolidasikan pemilih konservatif menjadi faktor kunci.
Pemimpin People’s Party, Natthaphong Ruengpanyawut, mengakui kekalahan dan menegaskan partainya akan mengambil peran sebagai oposisi. Hasil pemilu ini menandai kemunduran signifikan dibandingkan pemilu 2023, ketika pendahulu People’s Party meraih suara terbanyak namun gagal membentuk pemerintahan karena hambatan dari Senat yang didominasi kelompok konservatif.
Di saat yang sama, pemilih Thailand juga menyetujui referendum untuk menyusun konstitusi baru sebagai pengganti konstitusi 2017 yang disusun militer. Referendum tersebut disahkan dengan selisih suara hampir dua banding satu.
Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini membuka peluang untuk mengurangi pengaruh lembaga-lembaga yang tidak dipilih melalui pemilu, termasuk militer dan lembaga peradilan.
Editor : Ali Sodiqin