RADARSITUBONDO.ID - Bangladesh menggelar pemilihan umum nasional pada Kamis (12/2/2026). Ini menjadi pemilu pertama sejak tumbangnya Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus 2024.
Komisi pemilihan mencatat sekitar 127 juta warga terdaftar sebagai pemilih. Mereka memberikan suara di kurang lebih 43 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh negeri. Pemilu ini dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan arah politik Bangladesh pascarevolusi yang dipimpin mahasiswa 18 bulan lalu.
Ketua Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) Tarique Rahman disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menduduki kursi perdana menteri. Politikus berusia 60 tahun itu kembali ke tanah air pada 25 Desember 2025 setelah 17 tahun hidup dalam pengasingan di London. Kepulangannya disambut meriah oleh ratusan ribu simpatisan yang memadati Bandara Internasional Dhaka.
Baca Juga: Aktor Jung Eun Woo Tutup Usia di 40 Tahun, Industri Hiburan Korea Berduka
Pada 6 Februari lalu, Rahman meluncurkan manifesto pemilu BNP di Hotel Sonargaon, Dhaka. Dalam dokumen berisi 51 poin tersebut, BNP menegaskan tiga agenda utama, yakni pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, serta penguatan akuntabilitas pemerintahan.
Rahman menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa komitmen kuat terhadap transparansi dan penegakan hukum. BNP juga berjanji melakukan reformasi konstitusi dan sistem elektoral demi membangun demokrasi yang berkelanjutan dengan mengusung prinsip “Bangladesh Sebelum Segalanya”.
Selain itu, partai tersebut berencana membentuk Komisi Reformasi Administrasi guna menciptakan birokrasi berbasis meritokrasi. Mereka juga mengusulkan pembentukan Komisi Kepolisian untuk memastikan institusi kepolisian menjadi lembaga independen dan lebih responsif terhadap masyarakat.
Baca Juga: Nova Arianto Minta Pemain U17 Indonesia Punya Hati Besar Jelang Piala Asia 2026
Namun, langkah BNP tidak akan mudah. Jamaat-e-Islami, partai Islam berpengaruh, turut meramaikan kontestasi dengan menggandeng Partai Warga Nasional yang dipimpin mantan tokoh mahasiswa dalam gerakan revolusi 2024.
Sementara itu, Partai Awami League yang dipimpin Sheikh Hasina dipastikan tidak ikut dalam pemilu kali ini. Pemerintahan sementara di bawah pimpinan peraih Nobel Muhammad Yunus melarang partai tersebut berpartisipasi.
Pemilu 2026 ini menjadi ujian besar bagi demokrasi Bangladesh. Hasilnya diyakini akan menentukan arah stabilitas politik sekaligus masa depan ekonomi negara tersebut di tengah dinamika pascarezim lama.
Editor : Ali Sodiqin