RADARSITUBONDO.ID - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa pemilihan umum maupun referendum perdamaian hanya bisa digelar apabila tercapai gencatan senjata yang benar-benar efektif.
“Kita akan beralih ke pemilihan umum ketika semua jaminan keamanan yang diperlukan telah tersedia,” kata presiden Ukraina kepada wartawan pada Rabu (11/2) dilansir dari The Guardian.
Ia menekankan, tanpa adanya penghentian pertempuran yang sah dan stabil, proses demokrasi tidak akan berjalan sesuai prinsip hukum. Menurutnya, referendum yang digelar tanpa kondisi damai hanya akan kehilangan legitimasi.
“Jika tidak ada gencatan senjata, kami tidak akan melaksanakannya. Artinya, referendum tersebut tidak sah,” tegasnya.
Baca Juga: Kepergian Jung Eun Woo di Usia 40 Tahun, Penyebab Belum Diungkap
Sikap Zelenskyy ini dinilai mengalami penyesuaian setelah adanya dorongan dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump bersama delegasi yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelumnya mendesak Kyiv agar segera menggelar pemilu nasional.
Washington bahkan mengusulkan pemungutan suara dilakukan pada Mei 2026 bersamaan dengan referendum kesepakatan damai dengan Rusia.
Sebelumnya, Zelenskyy menolak wacana pemilu karena Ukraina masih berada dalam status darurat militer dan mobilisasi umum.
Namun pada 9 Desember 2025, ia menyatakan kesiapan untuk merevisi undang-undang nasional demi membuka jalan bagi transisi kepemimpinan.
Baca Juga: Profil Jung Eun Woo: Dari Atlet Basket hingga Bintang Drama Korea
Wakil Ketua Parlemen Ukraina Oleksandr Korniyenko mengonfirmasi bahwa parlemen tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pemilihan presiden tetap dilaksanakan di tengah situasi perang.
Secara konstitusional, masa jabatan Zelenskyy telah berakhir pada 20 Mei 2024. Akan tetapi, pemilu tidak dapat digelar akibat invasi Rusia yang dimulai sejak Februari 2022.
Parlemen Ukraina sebelumnya telah mengesahkan resolusi yang menegaskan keabsahan masa jabatan presiden selama perang berlangsung.
Di pihak lain, Rusia menyatakan lebih menginginkan perdamaian permanen ketimbang sekadar gencatan senjata sementara.
Moskow bahkan tidak lagi mengakui Zelenskyy sebagai pemimpin yang sah, situasi yang berpotensi menyulitkan proses penandatanganan perjanjian damai jangka panjang.
Upaya diplomasi pun terus bergulir. Pada pertengahan Desember 2025, Zelenskyy melanjutkan pembicaraan dengan utusan Presiden Trump di Berlin.
Diskusi tersebut mencakup kerangka rencana perdamaian 20 poin, jaminan keamanan bagi Kyiv, hingga program rekonstruksi Ukraina. Meski demikian, belum ada kepastian apakah negosiasi tersebut mampu mendorong Rusia menyetujui gencatan senjata.
Editor : Ali Sodiqin