RADARSITUBONDO.ID - Min Aung Hlaing resmi melepas jabatan panglima angkatan bersenjata Myanmar pada Senin (30/3/2026). Langkah tersebut membuka jalan bagi dirinya untuk maju sebagai presiden, sekaligus menandai fase baru dalam dinamika politik negara yang masih dilanda konflik berkepanjangan sejak kudeta lima tahun lalu.
Pengunduran diri Min Aung Hlaing terjadi setelah pemilu yang digelar pada Desember hingga Januari lalu. Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai yang didukung militer, namun menuai kritik luas dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat yang menilai prosesnya tidak sah serta tidak inklusif.
Kudeta militer sebelumnya menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian. Peristiwa itu memicu gelombang demonstrasi besar yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata nasional setelah militer merespons dengan tindakan represif.
Baca Juga: Kunjungan Prabowo ke Jepang, Bahas Isu Strategis dengan Kaisar Naruhito
Hingga kini, perang saudara masih berlangsung dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Hampir 93.000 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 3,6 juta warga terpaksa mengungsi. Situasi tersebut memperparah kondisi ekonomi Myanmar yang sebelumnya sudah berada dalam tekanan.
Di tengah konflik, junta militer tetap melanjutkan agenda politik dengan menggelar pemilu yang mengecualikan partai pendukung Aung San Suu Kyi serta kelompok oposisi lainnya. Kondisi ini memastikan kemenangan telak bagi Union Solidarity and Development Party yang berada di bawah pengaruh militer.
Langkah Min Aung Hlaing mundur dari jabatan militer dinilai sebagai bagian dari ambisi lamanya untuk menduduki kursi presiden secara formal. Analis independen Htin Kyaw Aye menyebut, “Ini memang tujuan Min Aung Hlaing sejak awal. Ini hanya pergeseran dari memerintah sebagai pemimpin militer menjadi presiden.”
Baca Juga: Cara Cek Hasil SNBP 2026 Secara Online, Simak Jadwal dan Informasinya
Dalam sidang perdana parlemen hasil pemilu terbaru, Min Aung Hlaing telah ditunjuk sebagai salah satu kandidat wakil presiden oleh majelis rendah. Sementara itu, majelis tinggi juga akan mengajukan kandidat lain sehingga total terdapat tiga calon yang nantinya dipilih parlemen untuk menjadi presiden, meski jadwal pemungutan suara belum diumumkan.
Anggota parlemen dari USDP, Kyaw Kyaw Htay, mengatakan dalam sidang yang disiarkan media pemerintah, “Jenderal Senior Min Aung Hlaing diajukan sebagai kandidat wakil presiden.”
Min Aung Hlaing yang telah menjabat sebagai panglima militer sejak 2011 dikenal sebagai figur kuat di lingkaran kekuasaan. Ia memulai karier dari latar belakang pendidikan hukum sebelum meniti jalur militer hingga mencapai posisi tertinggi. Dalam kepemimpinannya, ia kerap menempatkan loyalis di posisi strategis dan menyingkirkan lawan politik.
Dalam upacara terpisah di Naypyitaw, ia menyerahkan jabatan panglima kepada Ye Win Oo, sosok yang berasal dari lingkaran dekatnya. Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menyatakan, “Saya akan terus mengabdi untuk kepentingan rakyat, militer, dan negara.”
Ye Win Oo sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen sejak 2020 dan baru saja dipromosikan sebagai panglima angkatan darat. Analis independen Aung Kyaw Soe menilai kenaikan cepat tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Min Aung Hlaing.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pengalaman Ye Win Oo masih terbatas dalam kepemimpinan strategis, baik di medan tempur maupun dalam administrasi pemerintahan. Lembaga kajian Institute for Strategy and Policy – Myanmar juga mencatat bahwa posisinya selama ini lebih banyak berada di lingkaran inti pascakudeta.
Baca Juga: Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026
Di tingkat internasional, Min Aung Hlaing telah lama menjadi figur kontroversial. Ia dikaitkan dengan operasi militer terhadap etnis Rohingya pada 2017 yang menyebabkan sekitar 750.000 orang mengungsi ke Bangladesh.
Selain dikenai sanksi internasional, ia juga dilarang menggunakan platform Facebook serta menjadi target penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Editor : Bayu Shaputra