RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah China menegaskan tidak pernah menyuplai senjata kepada Iran di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini sekaligus merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang berencana mengenakan tarif tambahan hingga 50 persen terhadap produk asal China.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Dalam konferensi pers di Beijing, ia menyebut laporan media yang mengaitkan China dengan pasokan senjata ke Iran sebagai informasi yang tidak benar.
"China selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, dan menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan China tentang pengendalian ekspor dan kewajiban internasional yang berlaku. Laporan media terkait sepenuhnya dibuat-buat," kata Guo Jiakun.
Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Verbal di UI, DPR Minta Perlindungan Korban Diprioritaskan
Ia menambahkan, jika Washington tetap melanjutkan kebijakan tarif berdasarkan tuduhan tersebut, maka Beijing tidak akan tinggal diam.
"Jika AS melanjutkan kenaikan tarif terhadap China berdasarkan tuduhan ini, China akan merespons dengan tindakan balasan," tegasnya.
Di sisi lain, situasi di kawasan Timur Tengah terus memanas. Korps Garda Revolusi Islam menyatakan siap mengerahkan kemampuan militer tambahan apabila konflik berlanjut. Juru bicara IRGC Hossein Mohebbi menegaskan bahwa kekuatan penuh Iran belum dikerahkan.
"Kami belum menggunakan seluruh kemampuan kami dan jika perang berlanjut, kami akan mengungkap kemampuan yang tidak diketahui musuh," ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaeinik yang menegaskan kesiapan militer negaranya.
Ia menyebut Iran memiliki persediaan rudal, drone, amunisi, serta peralatan tempur lain yang memadai untuk melanjutkan operasi baik ofensif maupun defensif.
Di tengah eskalasi tersebut, kebijakan blokade di Selat Hormuz yang diperintahkan Presiden Donald Trump dinilai berisiko memperburuk keadaan. China menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dan mengancam stabilitas jalur perdagangan energi global.
"Dengan perjanjian gencatan senjata sementara yang masih berlaku, AS meningkatkan pengerahan militer dan melakukan blokade yang ditargetkan sehingga hanya akan memperburuk konfrontasi, meningkatkan ketegangan, melemahkan gencatan senjata yang sudah rapuh, dan semakin membahayakan jalur aman melalui Selat Hormuz," kata Guo Jiakun.
China mendorong semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi. Menurut Guo, gencatan senjata menyeluruh menjadi kunci utama untuk meredakan konflik yang telah memicu dampak luas, termasuk pada sektor energi global.
Baca Juga: Sosok Abah Sulaiman Sulap Lahan Kumuh Jadi Wisata Hits Beach Forest, Nama Situbondo Makin Mendunia!
"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati perjanjian gencatan senjata, berpegang pada arah pembicaraan damai, dan mengambil tindakan konkret untuk meredakan situasi sehingga lalu lintas normal melalui Selat dapat dilanjutkan sesegera mungkin," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum gencatan senjata yang telah dicapai, meski dalam kondisi yang masih rapuh. Upaya penyelesaian melalui jalur politik dan diplomatik dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari 2026 telah membawa dampak signifikan. Selain menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.400 orang, perang juga memicu lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya distribusi energi global.
Baca Juga: SMADA Bersholawat Bareng Kiai Azaim, Momen Haru Syukuran 49 Tahun Menuju Usia Emas ke-50!
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan gas alam cair dunia. Gangguan di kawasan ini secara langsung berdampak pada stabilitas pasar energi internasional.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui gencatan senjata sementara selama dua pekan yang dicapai pada 8 April 2026. Negosiasi lanjutan digelar di Islamabad pada 10 April 2026, namun belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait status Selat Hormuz.
Ketegangan kembali meningkat setelah Komando Pusat AS atau CENTCOM mengumumkan pelaksanaan blokade maritim sesuai arahan Presiden Donald Trump. Kebijakan ini dinilai menjadi titik krusial yang berpotensi memperpanjang konflik sekaligus memperburuk dampak ekonomi global.
Editor : Bayu Shaputra