RADARSITUBONDO.ID - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran segera membuka jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Seruan itu disampaikan dalam forum Dewan Keamanan PBB yang membahas keamanan maritim pada Senin waktu setempat.
Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus perdagangan global.
“Sekjen Guterres mendesak semua pihak agar membuka Selat Hormuz, kemudian mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan pulih dan ekonomi global bernapas, kata beliau,” ujar Dujarric kepada wartawan.
Baca Juga: Barcelona Cari Pengganti Lewandowski, Julian Alvarez Jadi Target Utama
Dalam pandangan PBB, kondisi saat ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi jalur pelayaran internasional. Guterres memperingatkan bahwa aktivitas pelayaran komersial kini dimanfaatkan sebagai alat tekanan geopolitik.
Situasi tersebut dinilai mengancam prinsip dasar kebebasan navigasi serta hak maritim yang selama ini dijamin dalam hukum internasional.
Lebih jauh, PBB menilai penutupan atau pembatasan akses di Selat Hormuz telah memperparah gangguan rantai pasok global. Dampaknya disebut melampaui krisis serupa yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19 maupun konflik di Ukraina.
“Gangguan berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global yang menyebabkan jutaan orang, khususnya di Afrika dan Asia Selatan, terancam kelaparan dan kemiskinan, kata Sekjen Guterres,” demikian disampaikan Dujarric.
Baca Juga: Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara Usai Tabrakan KA Argo Bromo dan KRL
Ketegangan di kawasan meningkat sejak Angkatan Laut Amerika Serikat pada 13 April mulai membatasi lalu lintas kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran di Selat Hormuz.
Jalur ini selama ini dikenal sebagai salah satu titik krusial distribusi energi dunia, dengan kontribusi sekitar 20 persen terhadap pasokan minyak mentah, produk olahan minyak, serta gas alam cair global.
Pemerintah di Washington menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap dapat melintas tanpa hambatan selama tidak melakukan pembayaran kepada Teheran.
Di sisi lain, otoritas Iran belum secara resmi menerapkan kebijakan pungutan bagi kapal yang melintasi wilayah tersebut, meski wacana itu sebelumnya sempat mencuat.
Editor : Bayu Shaputra