RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Rusia kembali menawarkan insentif finansial bagi warga yang bersedia bergabung dalam perang di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret baru yang menghapus utang hingga 10 juta rubel atau sekitar Rp 2,5 miliar bagi rekrutan baru militer Rusia.
Kebijakan tersebut diteken pada Senin (25/5/2026) dan berlaku bagi warga yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei 2026.
Program itu menjadi bagian dari upaya Kremlin menjaga suplai personel tempur di tengah perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Baca Juga: Daftar Tanggal Merah Juni 2026, Ada Libur Nasional dan Long Weekend
Dalam aturan terbaru itu, penghapusan utang tidak hanya diberikan kepada tentara yang direkrut, tetapi juga mencakup pasangan mereka.
Namun, pemerintah Rusia menetapkan sejumlah syarat. Kontrak dinas militer harus berdurasi minimal satu tahun dan ditujukan untuk menjalankan “operasi militer khusus”, istilah resmi yang digunakan Kremlin untuk menyebut invasi Rusia ke Ukraina.
Selain itu, utang yang dapat dihapus hanya berasal dari pinjaman yang dibuat sebelum 1 Mei 2026. Nilai 10 juta rubel sendiri tergolong sangat besar bagi sebagian warga Rusia.
Berdasarkan data properti Rusia Cian, jumlah tersebut setara dengan harga apartemen satu kamar berukuran sekitar 35 meter persegi di Moskwa.
Baca Juga: Mengenal Houston Stadium, Arena Megah di Texas untuk Piala Dunia 2026
Program penghapusan utang itu memperlihatkan bagaimana pemerintah Rusia semakin mengandalkan pendekatan ekonomi untuk mempertahankan kekuatan militernya.
Selama perang berlangsung, Kremlin terus menawarkan berbagai keuntungan finansial bagi warga yang bersedia dikirim ke garis depan.
Selain gaji tinggi, pemerintah Rusia juga memberikan berbagai tunjangan sosial bagi keluarga tentara. Kremlin bahkan menjanjikan kemudahan akses pendidikan bagi veteran perang setelah mereka kembali dari medan tempur.
Putin sebelumnya menyatakan para veteran akan diprioritaskan masuk universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan sebagai bentuk penghargaan atas keterlibatan mereka dalam perang.
Baca Juga: Kolesterol Naik Usai Idul Adha? Ini Langkah Aman Mengatasinya
Di sisi lain, kebijakan tersebut muncul ketika perekonomian Rusia semakin diarahkan untuk menopang kebutuhan perang.
Sektor pertahanan dan militer mendapat perhatian utama pemerintah dibanding sejumlah sektor sipil lainnya. Anggaran besar terus dialokasikan untuk kebutuhan persenjataan, logistik, hingga perekrutan personel baru.
Pada hari yang sama, Putin juga menandatangani undang-undang baru yang memperluas ruang gerak militer Rusia di luar negeri. Aturan tersebut memungkinkan pengerahan pasukan Rusia untuk melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain.
Menurut laporan kantor berita Spanyol EFE, undang-undang itu membuka peluang bagi Moskwa melakukan intervensi militer apabila warga Rusia dianggap menghadapi ancaman penahanan atau proses hukum yang dinilai tidak sah oleh Kremlin.
Baca Juga: Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Bek PSM Makassar Siap Jadi Tembok Baru Green Force
Ketua Komite Pertahanan parlemen Rusia Andrey Kartapolov mengatakan aturan baru itu dapat diterapkan dalam kasus arsitek Rusia Alexander Butyagin. Butyagin sempat ditangkap di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina terkait aktivitas penggalian di Krimea.
Krimea sendiri merupakan wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia sejak 2014. Penangkapan Butyagin sempat menjadi perhatian pemerintah Rusia sebelum akhirnya dia dibebaskan pada April lalu melalui pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.
Editor : Bayu ShaputraSumber : berbagai sumber