RADARSITUBONDO.ID - Hamas memastikan akan ambil bagian dalam pemilihan umum Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Kelompok tersebut menyatakan siap mengikuti pemilu bersama koalisi nasional dengan cakupan seluas mungkin.
Anggota biro politik Hamas, Hussam Badran, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap Hamas bersama sejumlah faksi dan koalisi politik Palestina yang menginginkan pemilu berlangsung tanpa syarat politik tertentu bagi peserta.
Pernyataan itu disampaikan Badran dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV, Rabu. Ia menegaskan Hamas bersama sebagian besar faksi dan koalisi politik di Palestina menolak "syarat politik atau tuntutan agar peserta pemilu menetapkan program politik tertentu".
Baca Juga: BGN Buka Saluran Pengaduan MBG untuk Guru, Bisa Laporkan Temuan di Sekolah
Menurut Badran, rakyat Palestina harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politik melalui pemilu.
Karena itu, ia menilai proses pemilu perlu memberikan ruang bagi setiap peserta untuk menawarkan program politiknya kepada masyarakat tanpa harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan politik tertentu.
Badran juga menyoroti peran Komisi Pemilihan Pusat Palestina dan lembaga peradilan dalam mempersiapkan proses pemilu.
Ia menyebut kedua institusi tersebut masih menjalankan tugas untuk memastikan proses pemilihan dapat berlangsung sesuai dengan hak politik rakyat Palestina.
Baca Juga: Persib Bandung Gelar TC di Bali, Marc Klok Fokus Bangun Chemistry dengan Pemain Baru
Ia mengatakan Komisi Pemilihan Pusat Palestina serta pengadilan terus berupaya "memastikan rakyat Palestina dapat memilih program politik yang mereka inginkan secara bebas".
Politikus Hamas tersebut memandang pemilu yang akan datang sebagai kesempatan penting bagi Palestina.
Menurut dia, pemilu dapat menjadi momentum untuk mengubah konfigurasi politik sekaligus mengakhiri dominasi pengambilan keputusan yang berlangsung secara sepihak selama bertahun-tahun.
Badran menyebut pemilu kali ini sebagai "peluang bersejarah" untuk mengubah lanskap politik Palestina dan "mengakhiri dua dasawarsa pengambilan keputusan sepihak dalam urusan nasional".
Ia menilai pemilu Palestina semestinya sudah digelar sejak lama. Badran kemudian mengkritik kepemimpinan Palestina yang menurutnya menetapkan waktu dan mekanisme pemilu secara sepihak.
Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini 13 Agustus Bikin Kaget! 3 Shio Diprediksi Banjir Rezeki, 4 Shio Wajib Waspada
Dalam pandangannya, pelaksanaan pemilu harus berangkat dari konsensus nasional dan memberikan kesempatan kepada rakyat Palestina untuk menentukan arah politik mereka melalui mekanisme demokratis.
Badran merujuk pemilu 2006 dan rencana pemilu 2021 sebagai contoh proses politik yang menurutnya sebelumnya telah dilaksanakan berdasarkan konsensus nasional.
Ia menegaskan rakyat Palestina memiliki "hak yang melekat" untuk menentukan pemimpin sekaligus program politik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina.
Selain itu, hak tersebut juga dapat diwujudkan melalui pemilihan Dewan Nasional Palestina yang disebutnya sebagai "badan perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina".
Jadwal pemilu legislatif Palestina sebelumnya diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026.
Setelah pemilu legislatif, proses politik Palestina akan dilanjutkan dengan pembukaan sidang Dewan Nasional. Pemilihan presiden kemudian direncanakan berlangsung pada 2027.
Pemilu legislatif tersebut akan menjadi agenda politik penting setelah Dewan Legislatif Palestina tidak lagi menjalankan aktivitasnya sejak 2007. Kondisi itu terjadi setelah perpecahan politik Palestina dan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas.
Dewan Legislatif Palestina kemudian dibubarkan oleh Presiden Mahmoud Abbas pada 2018. Sementara itu, pemilihan legislatif terakhir di Palestina berlangsung pada 2006 atau sekitar dua dekade lalu.
Perpecahan politik Palestina sejak 2007 membuat pemerintahan dan kekuatan politik di wilayah Palestina terbagi. Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara Fatah dan Otoritas Palestina mempertahankan kendali di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Baca Juga: Xavi Hernandez Kembali Melatih, Kini Tangani Timnas Belanda
Situasi tersebut menjadi salah satu latar belakang panjangnya kebuntuan politik Palestina. Rencana pemilu pada 2026 karena itu memiliki arti penting, terutama dalam upaya menghidupkan kembali proses politik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan wakil serta arah politik mereka.
Jalur Gaza sendiri masih menjadi pusat konflik setelah Israel melancarkan serangan sejak Oktober 2023. Di sisi lain, Tepi Barat juga berada dalam situasi politik dan keamanan yang kompleks di tengah pendudukan Israel.
Dalam kondisi tersebut, keterlibatan Hamas dalam pemilu menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik Palestina.
Badran menegaskan bahwa partisipasi Hamas akan dilakukan bersama kekuatan politik lainnya dalam kerangka koalisi nasional yang luas.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Hamas ingin menjadikan pemilu sebagai salah satu jalur untuk menentukan kembali arah politik Palestina.
Bagi kelompok tersebut, proses pemilihan harus memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih program dan pemimpin yang mereka kehendaki.
Editor : Bayu ShaputraSumber : ANTARA