KAPONGAN, Radar Situbondo - Tambal sulam proyek jalan hotmix di Jalan Dusun Komirian, Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan sudah dilakukan. Namun, kegiatan tersebut tidak berumur panjang.
Sebab itulah, warga mendesak Komisi III DPRD Situbondo agar tidak menunda waktu untuk melakukan fungsi kontrol.
Sejumlah warga setempat mengeluhkan tambal sulam karena aspalnya tidak menyatu. Sehingga mudah mengelupas karena antara aspal lama dengan yang baru tidak menyatu.
“Hasil tambal sulam ini jangankan digores menggunakan benda keras, digeres pakai jari tangan saja sudah mengelupas,” terang Sadek, salah satu warga.
Kata Sadek penambalan diduga dilakukan asal-asalan sehingga tambal sulam mudah mengelupas.
Padahal, belum ada hujan deras. Jika ada hujan, maka aspal hasil tambal sulam itu akan mudah mengelupas.
“Dibilang ada perbaikan memang dilakukan perbaikan, namun perbaikannya perlu dipertanyakan. Fakta di lapangan, jalan yang retak hanya ditambal dan diduga sebatas untuk mengelabuhi masyarakat sekitar,” kata Sadek.
Kata dia, untuk menambal seharusnya dilakukan penyiraman menggunakan aspal cair. Baru kemudian ditambal.
Sebab, jika hanya ditambal tanpa ada aspal cair, hasilnya tidak akan maksimal.
“Coba cek saja, tambalnya seperti pasir yang dituangkan, ada juga campuran aspalnya tapi seperti pewarna saja,” ujar Sadek.
Tak hanya itu, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di pinggir jalan tersebut juga dipersoalkan warga.
TPT yang diduga terselesaikan pada tahun 2023, itu juga sudah retak dan bagian kulit TPT juga banyak yang mengelupas.
“Lapisan luarnya sepertinya lebih banyak kapur dan pasir dari pada semen. Untuk membuktikan kualitas bagus atau tidak tinggal gores saja pakai jari, kulit langsung mengelupas,” kata Sadek.
Sadek mengira, dua proyek tersebut dikerjakan oleh satu CV. Sebab pola pekerjaannya hampir sama.
Yaitu sama-sama tidak memasang papan informasi.
"Sepertinya masih dalam satu CV. Kalau pastinya saya tidak tahu, kalau dibilang ada dua CV juga tidak pasang papan informasi,'' ungkapnya.
Sebab itulah, Sadek benar-benar mendesak Komisi III DPRD Situbondo untuk segera turun ke lapangan.
Setidaknya, ketika ada DPRD yang turun, maka pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan jalan tersebut bisa dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Kalau bukan DPRD siapa lagi yang mau kontrol pembangunan untuk masyarakat. Kalau saya hanya menilai secara kasat mata. Kalau DPRD kan bisa panggil orang yang ahli. Kami mohon DPRD jangan lelet kalau ada keluhan masyarakat, ini kan untuk jangka panjang ,” tegas Sadek.
Ketua komisi III DPRD Situbondo, Arifin belum bisa dikonfirmasi.
Arifin belum membaca pesan WhatsApp dari koran ini meskipun online, ditelepone tidak diangkat meskipun berdering. (hum/pri)
Editor : Edy Supriyono