RadarSitubondo.id – Sejumlah hakim Pengadilan Negeri Situbondo mengajukan cuti kerja sejak tanggal 7-11 Oktober 2024. Langkah ini salah satunya untuk mendukung tuntutan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi yang diperjuangkan hakim seluruh Indonesia di Jakarta.
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Achmad Rasjid, SH mengatakan, sebelum para hakim mengajukan cuti kerja, dirinya ingin memastikan tidak ada pekerjaan penting dan mendesak yang terjadwalkan pada pekan ini. Sehingga ketika cuti berlaku tidak mengganggu proses penanganan perkara di pengadilan.
“Hakim di sini ada enam orang, yang melakukan cuti lima orang. Saya memberikan cuti kepada mereka karena memang tidak ada jadwal sidang yang mendesak. Mereka ada yang cuti dua hari, Rabu (9/10) sudah mulai aktif lagi,” ujarnya, Senin (7/10).
Dikatakan, dirinya tidak mengambil cuti seperti yang dilakukan oleh hakim lain. Meskipun saat ini para hakim di beberapa daerah banyak yang mengajukan cuti untuk menggelar aksi tuntutan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi. Pasalnya, jika sampai dirinya cuti maka pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo akan terganggu.
“Kalau hakim ada yang mengajukan cuti saya tidak melarang. Apakah nanti hakim di sini mau ikut aksi, saya tidak tahu. Cuma kami mendukung atas aksi yang dilakukan oleh para hakim yang saat ini berjuang ke Jakarta,” cetusnya.
Rasjid menceritakan, bahwa aksi yang diperjuangkan para hakim ini menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.
Aturan tersebut memuat tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sebab, pada ketentuan PP tersebut sudah tidak layak lagi.
“Memang perlu peningkatan kesejahteraan. Misalnya jaminan kesehatan untuk hakim dan keluarga, saat ini para hakim memiliki jaminan kesehatan yang masih standar. Ketika sakit masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Sehingga untuk mendapat pelayanan masih tidak cepat,” jelasnya.
Dijelaskan, ketika hakim sakit tidak langsung mendapat penanganan yang diharapkan. Kondisi kesehatan yang menurun dituntut harus melakukan prosedur yang ada di rumah sakit.
“Kami alami sendiri bagaimana bagaimana ketika hakim sakit, kami masih ribet dengan harus menggunakan rujukan. Lalu apa salahnya negara ini bisa memperhatikan masalah kesehatan kami?,” jelasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin