RADARSITUBONDO.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Situbondo berlangsung tanpa aksi unjuk rasa, Jumat (1/5). Sejumlah serikat buruh memilih menggelar dialog interaktif dan memfokuskan perhatian pada penyelesaian persoalan eks karyawan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).
Tidak adanya aksi tersebut bukan tanpa alasan. Para buruh menilai langkah konkret yang dibutuhkan saat ini adalah penyelesaian masalah yang dihadapi para eks karyawan PT PMMP, khususnya terkait hak-hak yang belum terpenuhi.
Mereka menilai pendekatan dialog dan edukasi lebih efektif untuk mencari solusi. “Sebenarnya kalau mau aksi bisa saja. Namun, yang terpenting saat ini bagaimana menyelesaikan permasalahan PT PMMP yang sampai sekarang belum tuntas,” kata Rasyuhdi, Sekretaris Serikat Buruh Muslim Indonesia, Jumat (1/5).
Dia menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah hingga pertemuan dengan pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum terlihat itikad baik dari perusahaan sehingga penyelesaian belum menemukan titik terang.
“Ke depan, para eks karyawan harus menyiapkan agenda aksi jika memang diperlukan,” tambahnya.
Menurutnya, momentum peringatan Hari Buruh Internasional ini seharusnya menjadi penekanan bagi pemerintah provinsi agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan, bahkan hingga penutupan jika terbukti melanggar. “Kami berharap pihak provinsi bisa bertindak tegas. Jika perusahaan nakal, harus ada sanksi yang jelas,” tegasnya.
Rasyuhdi juga menyebut bahwa Dinas Ketenagakerjaan Situbondo saat ini tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan. Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut sangat bergantung pada pemerintah provinsi.
“Kami tidak bisa hanya menekan Pemkab Situbondo, karena pengawasan dan tindakan ada di pengawas provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan apresiasi atas sikap para buruh yang memilih jalur dialog. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai program strategis, termasuk peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja lokal. “Kami terbuka terhadap semua aspirasi. Pemerintah akan menjadi jembatan solusi bagi seluruh pekerja dan buruh di Situbondo,” tegasnya.
Selain itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Situbondo, Suriyatno, menegaskan bahwa seluruh elemen buruh sepakat tidak melakukan aksi demonstrasi di jalan. Aspirasi disampaikan langsung kepada pemerintah daerah melalui forum dialog interaktif. “Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas daerah sekaligus memastikan aspirasi tetap tersampaikan secara efektif,” ujarnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono