RADARSITUBONDO.ID – Polemik audiensi LSM ber-SKP dengan DPRD Situbondo kembali memanas. Kali ini, kritik datang dari Direktur Supriyono Law Office (SLO), Supriyono, yang mempertanyakan tindakan Kasatgas Anti Premanisme Kabupaten Situbondo, Saiful Bahri, saat mengikuti audiensi tersebut. Selain menilai Kasatgas telah melampaui tugas pokok dan fungsinya, Supriyono juga menyoroti aksi memperlihatkan uang dalam koper di hadapan anggota dewan.
Menurut Supriyono, keberadaan Satgas Anti Premanisme memiliki mandat yang jelas sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam). Satgas dibentuk untuk mengantisipasi praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi, bukan menangani seluruh persoalan yang berkembang di masyarakat.
"Coba baca di Permen Menko Polkam, bahwa itu dibuat satgas hingga ke daerah dalam rangka untuk mengantisipasi premanisme yang mengganggu investasi. Lingkupnya hanya di situ. Tidak ke mana-mana. Masa urusan ini-itu Kasatgas yang bertindak," ujar Supriyono, Kamis (9/7).
Dia mengaku heran karena dalam audiensi tersebut justru Kasatgas terlihat berada di barisan paling depan. Bahkan, menurutnya, Saiful Bahri tampak berbicara dengan nada tinggi sambil merokok saat forum berlangsung.
"Kebetulan kok Kasatgas ini malah turun tangan sendiri. Malah dia yang ada di depan. Lantas dia itu sebagai apa? Kadang berbaju Satgas, kadang jadi LSM, kadang juga atas nama pribadi," katanya.
Supriyono menilai cara penyampaian Kasatgas justru memperkeruh suasana audiensi. Padahal, menurut dia, Saiful sempat menyampaikan bahwa dirinya memberikan contoh kepada peserta audiensi mengenai tata cara menyampaikan aspirasi.
"Kasatgas itu mengaku memberikan contoh cara audiensi. Padahal yang kurang terkontrol justru beliau. Dalam audiensi juga memamerkan uang menggunakan koper di hadapan anggota DPRD. Jika mau mendinginkan suasana kenapa harus pamer uang pakai koper. Coba paparkan itu uang milik siapa?" ujarnya.
Menurut pengacara senior tersebut, perhatian publik akhirnya bergeser dari substansi utama yang semula berkaitan dengan kritik terhadap pelayanan publik, menjadi polemik mengenai tindakan Kasatgas.
Ia pun meminta DPRD Situbondo, khususnya Komisi A, melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut agar pembahasan kembali fokus pada isu pelayanan masyarakat.
"Kalau begini kan sama saja, Kasatgas memperkeruh keadaan. Bukan tindakan preman diatasi oleh Satgas Premanisme. Kok ini malah sangat ruwet. Hanya soal komentar pandangan umum soal mengatakan orang sakit harus jual sapi dan kambing malah dipermasalahkan. Harusnya kan fokus pada kritik pelayanan. Ini kan akhirnya isu pelayanan hilang," tegasnya.
Kasatgas Tantang Buktikan Dugaan Penolakan Pasien
Menanggapi berbagai kritik yang berkembang, Kasatgas Premanisme Situbondo, Saiful Bahri, menegaskan dirinya tetap berkomitmen mengawal persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Dia meminta pihak yang memiliki data terkait dugaan adanya pasien yang ditolak rumah sakit saat menggunakan Program Brantas agar menyampaikan informasi secara lengkap.
"Tinggal sebutkan saja, nama, alamat, tanggal ditolak, RS mana yang menolak, sampaikan saja agar kita investigasi kebenarannya. Jika benar ada pasti kami ganti," tegas Saiful.
Pernyataan tersebut menjadi respons atas polemik yang berkembang setelah audiensi antara LSM ber-SKP dan DPRD Situbondo, yang belakangan memunculkan berbagai kritik mengenai peran Kasatgas Anti Premanisme dalam forum tersebut. (hum/pri)
Editor : Edy Supriyono