RADARSITUBONDO.ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berujung pada diamankannya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (28/7/2026) malam. Selain bupati, sejumlah pihak lain turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan.
Operasi yang berlangsung hingga dini hari itu juga diikuti penyegelan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hingga Rabu (29/7/2026), KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara maupun jumlah pihak yang diamankan.
Pemeriksaan Berlangsung di Polres Pemalang
Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana membenarkan adanya kegiatan KPK di wilayah hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK menggunakan dua ruangan di Mapolres Pemalang untuk keperluan pemeriksaan.
"Iya benar, tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. Dua ruangan di Polres dipakai," kata Rendy kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Meski membenarkan adanya pemeriksaan, Rendy belum bersedia mengungkap jumlah maupun identitas pihak yang diperiksa. Seluruh informasi terkait materi perkara masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
"Jumlah pastinya dan siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," ujarnya.
Ruang Kepala DPUPR dan Dua Rumah Disegel
Selain melakukan pemeriksaan, tim KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang dianggap penting dalam proses penyelidikan.
Pantauan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) masih tertutup segel KPK pada Rabu pagi. Stiker penyegelan terlihat terpasang di pintu akses ruangan tersebut.
Sementara itu, akses menuju kantor Bupati Pemalang masih terbatas sehingga belum dapat dipastikan apakah terdapat penyegelan di area tersebut.
Penyegelan juga dilakukan di dua rumah yang berada di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo. Kedua rumah yang berada di Blok C itu telah dipasangi segel KPK.
Salah satu rumah disebut ditempati seorang kontraktor yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga bupati.
Penyegelan lokasi dalam operasi KPK umumnya dilakukan untuk menjaga integritas barang bukti dan mencegah perubahan dokumen maupun data yang berpotensi berkaitan dengan perkara. Langkah ini sering menjadi petunjuk awal mengenai titik-titik yang dianggap penting oleh penyidik sebelum konstruksi kasus diumumkan ke publik.
Warga Melihat Kedatangan Tim KPK
Sejumlah warga mengaku melihat aktivitas petugas di kawasan perumahan tersebut sejak Selasa malam setelah waktu magrib.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan petugas datang hampir bersamaan ke dua rumah yang kemudian disegel.
"Kalau persisnya rumah milik siapa saya tidak tahu. Yang saya dengar rumah itu ditempati kerabat istri bupati sudah sekitar dua tahun," ujarnya.
Menurut keterangan warga, sekitar tiga petugas terlihat berada di salah satu rumah. Sementara di lokasi lain jumlah petugas diperkirakan lebih banyak.
Keterangan warga tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak berwenang dan belum menjadi bagian dari informasi resmi yang disampaikan KPK.
Istri Bupati Dikabarkan Turut Dijemput
Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan istri Bupati Pemalang berinisial N juga dijemput petugas dari Rumah Dinas Bupati atau Pendopo Pemalang pada Rabu dini hari.
Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status hukum maupun keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
KPK Belum Ungkap Perkara yang Menjerat Bupati Pemalang
Sampai berita ini ditulis, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut. Barang bukti dan jumlah pihak yang diamankan juga belum diumumkan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
"Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dikutip dari Kompas.com pada Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, Fitroh belum memberikan rincian mengenai perkara yang sedang ditangani. Publik masih menunggu konferensi pers resmi KPK yang biasanya digelar setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan.
Analisis awal menunjukkan penyidik masih fokus mengumpulkan serta mengamankan bukti sebelum membuka detail kasus kepada publik. Pola serupa kerap terjadi dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah untuk menjaga kepentingan penyidikan.
Editor : Agung SedanaSumber : Kompas.com