RADARSITUBONDO.ID – Penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Al-Hidayah, Kecamatan Kapongan, Situbondo, ternyata menyimpan kekhawatiran yang belum reda. Sejumlah wali murid mengaku masih trauma setelah anak-anak mereka diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG sekitar sebulan lalu.
Kondisi itu menjadi alasan para wali murid bersama pihak sekolah sepakat tidak lagi menerima kiriman MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pokaan, Kecamatan Kapongan. Keputusan tersebut, menurut mereka, diambil karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak.
Salah seorang wali murid berinisial RD mengatakan, dugaan keracunan tersebut dialami hampir seluruh siswa. Bahkan, terdapat wali murid yang ikut menyantap makanan dan mengalami keluhan serupa.
“Kejadiannya sekitar kurang lebih sebulan yang lalu. Makanya takut terjadi lagi, sehingga para wali murid menolak MBG itu,” kata RD.
Menurut dia, keluhan mulai muncul setelah siswa mengonsumsi menu MBG berupa telur rebus yang dibelah menjadi dua dan diberi bumbu pedas di bagian tengah. Sepulang sekolah, sejumlah anak disebut mengalami mual, muntah, hingga diare.
“Setelah menyantap menu MBG, sepulang sekolah anak-anak langsung ada yang mual, muntah, dan diare hingga keluar-masuk kamar mandi. Beruntung tidak ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit,” ujarnya.
RD menyebut, ada pula siswa yang muntah ketika masih berada di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut membuat guru dan wali murid panik sekaligus khawatir.
Persoalan itu kemudian dibahas dalam pertemuan antara guru dan wali murid. Dari pertemuan tersebut, muncul kesepakatan agar TK Al-Hidayah tidak kembali menerima distribusi MBG.
“Dari situ guru mengumpulkan wali murid untuk membuat kesepakatan agar tidak menerima MBG lagi,” tambahnya.
Bagi para wali murid, keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Kekhawatiran muncul karena mereka masih teringat pengalaman sebelumnya dan takut kejadian serupa kembali dialami anak-anak.
“Dari sana karena juga trauma, akhirnya MBG tidak dimakan dan tidak mau menerima MBG itu lagi,” tegas RD.
Dia berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai penolakan sepihak dari sekolah. Menurut RD, ada alasan dan pengalaman yang menjadi pertimbangan wali murid dalam mengambil keputusan.
RD juga menilai pengalaman yang disampaikan para wali murid perlu menjadi bahan evaluasi. Sebab, program MBG menyasar anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus terkait keamanan dan kesesuaian makanan.
“Persoalan ini bukan diada-adakan atau mengada-ada, tetapi memang benar terjadi. Dampaknya, guru dan wali murid trauma dan masih takut sampai sekarang,” ucapnya.
RD menambahkan, sekolah juga berada dalam posisi serba sulit karena keputusan tidak menerima MBG membuat pihak sekolah seolah-olah menjadi pihak yang menolak program pemerintah. Padahal, kata dia, keputusan tersebut lahir dari kekhawatiran setelah dugaan kejadian keracunan sebelumnya.
“Kalau mereka tahu dasar persoalannya, sangat miris,” pungkasnya.
Catatan: Dugaan keracunan dalam narasi ini merupakan keterangan wali murid. Perlu konfirmasi dari pihak SPPG Pokaan, sekolah, Dinas Kesehatan, atau instansi terkait untuk memastikan penyebab keluhan kesehatan tersebut. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo