RADARSITUBONDO.ID - Polemik penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian DPR dan pemerintah. Sejumlah masyarakat mengeluhkan peringkat desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, sehingga dikhawatirkan berdampak pada akses terhadap bantuan sosial maupun program pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera memperbaiki data yang dinilai tidak sesuai sekaligus menjelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dan proses penentuan desil.
Lalu menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan BPS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Menurutnya, akurasi data menjadi penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran sejumlah program pemerintah.
Baca Juga: Suami Meninggal karena Kanker, Fanny Kondoh Justru Hamil, Kisah Nyata di Balik Baby Udon
DPR Minta Perbaikan Data Maksimal Dua Pekan
Lalu meminta proses perbaikan data desil yang diajukan masyarakat melalui kanal sanggah dapat diselesaikan paling lama dua pekan.
"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas, ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2026).
Menurut Lalu, persoalan akurasi desil tidak bisa dianggap sepele. Kesalahan pemeringkatan dapat berpengaruh terhadap masyarakat yang sedang mengakses program bantuan pemerintah, termasuk bantuan di bidang pendidikan.
Baca Juga: Modal HP! Cek Mudah Bansos 2026, PKH dan BPNT Agustus 2026 Cair Segini
Karena itu, ia juga meminta BPS memberikan penjelasan mengenai sumber data yang digunakan dalam menentukan posisi desil masyarakat.
"BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil," ujar Lalu.
Lalu mengatakan BPS telah menyampaikan komitmen untuk melakukan pemutakhiran data. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi mereka.
Baca Juga: Viral Video Pendaki Gunung Prau Diduga Berbuat Tak Senonoh, Sempat Terjadi Cekcok di Jalur Pendakian
Gus Ipul Akui Ada Keluhan di Lapangan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga mengakui pemerintah menerima banyak masukan mengenai pemeringkatan desil dalam DTSEN.
Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial terus berkomunikasi dengan BPS terkait persoalan tersebut. Pemerintah juga merespons berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial maupun media massa.
"Nanti ada waktunya kita minta BPS untuk bicara," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan. Pemerintah juga membuka ruang bagi pakar dan akademisi untuk memberikan pandangan mengenai perbaikan data.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data kementerian dan lembaga. Dalam proses integrasi tersebut, terdapat data yang perlu diverifikasi dan divalidasi secara bertahap oleh BPS.
"Sebenarnya tidak mengakui, tapi memang BPS memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap semua data yang dikumpulkan dari kementerian dan lembaga," ujar Gus Ipul.
Kasus Tukang Becak Jadi Sorotan
Salah satu kasus yang mencuat dalam polemik desil adalah Timbul, pengemudi becak motor asal Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Timbul sebelumnya mengaku kaget setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam desil 9. Ia mengetahui perubahan tersebut ketika hendak mengurus dokumen untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah dan bantuan pendidikan bagi anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Sebelumnya, Timbul mengaku keluarganya berada pada desil 1 atau 2. Ia juga masih menerima bantuan sosial sebelum mengetahui perubahan posisi desil tersebut.
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena penghasilan Timbul sebagai pengemudi becak tidak tetap. Perubahan data desil dikhawatirkan berpengaruh terhadap peluang keluarganya memperoleh bantuan pendidikan.
Data Timbul Kini Turun ke Desil 3
Kasus Timbul kemudian mendapat tindak lanjut. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data Timbul telah dimutakhirkan.
Setelah pemutakhiran, posisi Timbul berubah dari desil 9 menjadi desil 3. BPS menyebut pembaruan tersebut dilakukan agar data menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
BPS sebelumnya menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dapat melakukan pemutakhiran data melalui kanal yang tersedia.
Dengan kasus tersebut, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai angka desil, tetapi juga bagaimana masyarakat mengetahui dasar pemeringkatan serta memiliki akses untuk mengoreksi data apabila terdapat ketidaksesuaian.
Gubernur Maluku Utara Soroti Data Penerima Bantuan
Persoalan serupa juga disoroti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ketika menemukan persoalan dalam penentuan desil warga penerima program bantuan rumah.
Sherly mempertanyakan kemungkinan perubahan posisi desil setelah seorang warga memperoleh bantuan rumah dari pemerintah. Menurutnya, kondisi fisik rumah yang sudah diperbaiki melalui program pemerintah tidak serta-merta menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.
"Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya dia. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah," kata Sherly.
Sorotan tersebut menunjukkan pentingnya melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Sebuah indikator fisik tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga, terutama jika kondisi tersebut merupakan hasil intervensi pemerintah.
Pemerintah Buka Ruang untuk Perbaikan Data
Gus Ipul memastikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan mengenai DTSEN. Ia mengatakan masyarakat, pakar, dan akademisi dapat ikut memberikan masukan dalam proses penyempurnaan data.
"BPS sudah menyampaikan bersama kami, kami terbuka dan kami ingin undang semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki data ini," ujar Gus Ipul.
BPS sendiri telah melakukan pemutakhiran terhadap sejumlah data yang menjadi sorotan. Kasus Timbul menjadi salah satu contoh bahwa posisi desil dapat berubah setelah data diperbarui sesuai kondisi terkini.
Kini, perhatian berikutnya tertuju pada mekanisme sanggah dan kecepatan pemerintah memperbaiki data warga yang mengajukan keberatan. DPR meminta proses tersebut tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan maksimal dua pekan setelah masyarakat menyampaikan sanggahan melalui kanal resmi BPS.
Editor : Agung Sedana